Kabarnews.co, TENGGARONG – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tenggarong, kembali menggelar razia kamar hunian, dengan melibatkan sebanyak 87 orang petugas yang dibantu unsur TNI dan Polri.
Kegiatan ini dimulai pada pukul 19.00 WITA diawali dengan pelaksanaan apel gabungan yang diselenggarakan di lapangan Lapas Kelas IIA Tenggarong.
Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, Suparman, yang memimpin langsung jalannya razia, menyampaikan bahwa pelaksanaan razia ini bertujuan untuk menciptakan Lapas Tenggarong yang aman dan tertib.
“Lakukan razia secara humanis sehingga tidak menimbulkan gejolak dari Warga Binaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, razia kali ini terbagi menjadi empat tim dengan total kamar hunian yang dirazia sebanyak 16 kamar.
Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TNI/Polri yang berkenan hadir dalam kegiatan razia malam ini. Menurutnya, ini merupakan bukti sinergitas antar lembaga untuk menjaga kondusifitas Lapas.
“Semoga sinergitas ini tetap terjalin dengan baik dalam menjaga kondusifitas Lapas Tenggarong,” tambah Suparman.
Dari razia ini, Suparman mengaku masih banyak ditemukan benda-benda terlarang di dalam Lapas. Ia lalu menegaskan bahwa akan ada evaluasi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi oleh petugas.
Hal ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Lapas atau Rutan di Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba, handphone dan benda terlarang di dalam Lapas/Rutan, yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2025 lalu.
“Konsekuensi dari penandatanganan komitmen bersama ini tentu akan ada evaluasi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi oleh petugas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suparman menjelaskan bahwa razia ini akan menjadi langkah awal komitmen tersebut, dan memastikan bahwa kegiatan serupa akan dilakukan secara berkala.
“Kegiatan malam ini tidak sekedar tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya tapi secara berkala akan terus dilaksanakan sampai terwujudnya ZERO HALINAR di Lapas Tenggarong,” ujarnya.
Seluruh temuan dalam razia kali ini langsung dimusnahkan dan dibuat berita acara sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, dan menjadi bahan analisis secara komprehensif untuk meminimalisir pelanggaran etik lainnya oleh petugas.
Penulis: Azizah | Kabarnews.co
