Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar rapat pembahasan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (30/10/2025). Rapat ini dalam rangka menyesuaikan perencanaan program kerja tahun 2026 dengan kondisi anggaran terbaru yang diterima dari pusat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa langkah penyesuaian ini penting untuk dilakukan, mengingat adanya perubahan signifikan terhadap dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH) dari asumsi awak yang telah disusun.
“Dari asumsi awal sebesar Rp5,7 triliun. Namun, setelah keluarnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) ternyata hanya sebesar Rp1,5 triliun. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian, termasuk terhadap asumsi penerimaan daerah yang sebagian meningkat dan sebagian menurun,” ungkapnya
Berdasarkan hasil perhitungan sementara, APBD Kutai Kartanegara tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran Rp6,5 hingga Rp7 triliun, lebih rendah dari perhitungan RKPD sebelumnya yang diperkirakan berada di angka Rp7,5 triliun.
“Hal ini disebabkan pada saat penyusunan RKPD, dokumen RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025-2039 belum dimulai, sehingga keduanya belum diselaraskan,” ujar Bupati.
Kini, kata Aulia, penyusun RPJMD 2025-2030 sudah memasuki tahapan final. Pemkab Kukar juga telah menjalin kesepahaman dengan DPRD dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait delineasi wilayah seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Sebagian Loa Kulu, dan Loa Janan.
“Dari sisi pendanaan sudah jelas, lokasi program sudah pasti, dan arah strategis antara eksekutif serta legislatif juga sudah sejalan. Karena itu, saat ini kita mengarahkan seluruh OPD untuk melakukan penyesuaian terhadap tiga hal utama,” jelasnya.
Tiga fokus utama yang dimaksud Bupati Aulia adalah, memastikan belanja standar pelayanan minimal (SPM) terakomodasi dalam APBD 2026, menjamin seluruh program prioritas nasional dalam Asta Cita terakomodasi, serta memastikan seluruh program dedikasi “Kukar Idaman Terbaik” masuk dalam perencanaan tahun 2026.
“Langkah penyesuaian dilakukan dengan menyisir seluruh rencana kerja di setiap OPD, termasuk menindaklanjuti hasil retret Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda yang sebelumnya digelar di IPDN Jatinangor,” tambah Aulia.
Lebih lanjut, ia menegaskan, sesuai arahan dari kegiatan tersebut, beberapa penyesuaian utama yang dilakukan adalah, mengurangi belanja operasional seperti perjalanan dinas, mengurangi belanja penyusunan dokumen yang bersifat administratif, memprioritaskan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.
“Kegiatan penyesuaian ini akan dilakukan bersama seluruh kepala OPD selama tiga hari ke depan,” pungkasnya.
Penulis: Azizah | Kabarnews.co
