Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih menjadi fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Selain memastikan ketersediaan dokter di tingkat puskesmas, pemerintah daerah kini mulai memperkuat jangkauan pelayanan medis hingga ke pelosok desa melalui dukungan penempatan tenaga perawat dan bidan secara merata.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa pemenuhan tenaga kesehatan (nakes) merupakan salah satu strategi kunci pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang digelar di Tangga Arung Square, Tenggarong, pada Kamis (12/11/2026) kemarin.
Aulia mengungkapkan bahwa persoalan kekosongan dokter yang sebelumnya sempat terjadi di puskesmas wilayah Kecamatan Muara Wis dan Tabang kini telah berhasil diatasi sepenuhnya. “Memang isu kesehatan di Kukar masih banyak hal yang harus kita tuntaskan. Kemarin sempat ada beberapa puskesmas kita yang kosong dokter. Tapi hari ini sudah terpenuhi semua,” ujarnya menggaransi bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat kini tidak lagi terhambat.
Selain di tingkat puskesmas, penguatan layanan kesehatan turut dilakukan melalui pengembangan fasilitas rujukan, salah satunya dengan mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Idris (AMI) Muara Badak. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan dapat mendekatkan akses bagi warga di wilayah Muara Badak dan Marangkayu, yang selama ini terpaksa menempuh perjalanan jauh ke Samarinda atau Bontang demi mendapatkan penanganan medis lanjutan.
Pemetaan fasilitas rujukan di wilayah Kukar saat ini ditopang oleh sejumlah rumah sakit strategis yang tersebar di berbagai zona. Jaringan ini mencakup Rumah Sakit Dayaku Raja Kota Bangun untuk melayani kawasan hulu, Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja di pesisir utara, serta RSUD AMI Muara Badak di wilayah selatan, yang seluruh operasionalnya terkoneksi langsung dengan RSUD A.M. Parikesit.
Menyadari bahwa pemerataan fasilitas fisik belum cukup tanpa ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, Pemkab Kukar kini menyiapkan skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk menghadirkan masing-masing satu perawat dan satu bidan di setiap desa. “ASN dan P3K saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Hari ini kita juga sudah memasukkan di anggaran BKKD kita di masing-masing desa untuk satu perawat, satu bidan,” jelas Aulia.
Di tengah berbagai upaya pemerataan layanan tersebut, Kukar juga mencatatkan perkembangan positif dalam penanganan kasus stunting balita. Aulia membeberkan bahwa prevalensi stunting daerah kini telah ditekan hingga ke kisaran 12 persen, turun signifikan dari yang sebelumnya menyentuh 14 persen dan jauh membaik dari angka awal yang sempat mendekati 27 persen. Bersamaan dengan itu, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Kukar juga diklaim telah melampaui angka 70 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah, menambahkan bahwa perwujudan masyarakat sehat membutuhkan konsistensi dan kolaborasi dari berbagai pihak lintas sektor. “Tema sehat untuk semua itu bukan tidak mungkin kita capai. Kukar akan berupaya, seluruh insan kesehatan di Kutai Kartanegara akan berupaya seoptimal mungkin untuk bersatu bergerak dengan masyarakat dan seluruh lintas sektor,” pungkasnya menutup komitmen perbaikan mutu kesehatan di wilayah tersebut.
Penulis : Jifran
