Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola desa yang transparan dan profesional. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kukar kini menjadikan digitalisasi sebagai strategi utama untuk membenahi sistem pelayanan publik di tingkat desa agar lebih cepat, akurat, dan bebas dari praktik birokrasi yang rumit.
Digitalisasi desa dinilai sebagai langkah mendesak di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana masyarakat kini menuntut akses layanan yang lebih mudah, terbuka, dan terpercaya. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa inisiatif ini lahir dari kebutuhan untuk menyederhanakan sistem administrasi desa yang selama ini masih dilakukan secara manual dan sering kali memunculkan kelambatan serta kesalahan dalam pengelolaan data.
“Digitalisasi memungkinkan penyederhanaan proses administrasi dan memperkuat fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujar Arianto, Kamis (08/05).
Ia menjelaskan bahwa melalui sistem informasi digital, proses administrasi seperti pengurusan dokumen kependudukan, pelaporan keuangan desa, hingga monitoring pembangunan akan dapat dilakukan secara lebih akurat dan real-time. Hal ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara langsung tanpa harus melalui jalur birokrasi yang panjang dan tidak efisien.
Arianto berpendapat,jika semua terintegrasi secara digital, maka pelayanan akan lebih akurat, dan masyarakat bisa mengakses informasi atau mengurus keperluan dengan cepat tanpa birokrasi yang berbelit.
Untuk mewujudkan sistem digital terpadu di desa, DPMD Kukar tidak hanya menyiapkan infrastruktur teknologi, tetapi juga membekali perangkat desa dengan pelatihan teknis yang relevan. Arianto menilai bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan elemen penting agar transformasi digital bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.
Teknologi, menurutnya, tidak akan berdampak maksimal jika tidak diiringi dengan pemahaman dan keterampilan dari para aparat desa.
“Kami ingin semua desa siap, tidak hanya dari sisi sistem tapi juga SDM-nya. Karena tanpa pemahaman yang memadai, teknologi tidak bisa berjalan efektif,” jelasnya.
Langkah konkret lain yang telah dilakukan adalah pemetaan kesiapan desa dalam aspek infrastruktur digital. DPMD telah mengidentifikasi beberapa desa yang masih menghadapi kendala dalam akses jaringan dan ketersediaan perangkat teknologi.
Untuk itu, DPMD tengah menyusun solusi jangka pendek dan jangka panjang guna memastikan pemerataan akses digital, termasuk koordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan jaringan internet.
Salah satu target utama dari program ini adalah terbentuknya sistem informasi desa terpadu yang menggabungkan berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa, seperti pencatatan kependudukan, manajemen keuangan desa, dan pelaporan program pembangunan. Sistem ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga menjadi alat akuntabilitas yang transparan dan mudah diawasi oleh publik.
Dengan sistem digital yang terintegrasi, Arianto berharap desa-desa di Kukar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, dan berbasis teknologi. Ia menekankan pentingnya menjadikan desa sebagai contoh tata kelola yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Adv)
