Kabarnews.co, Kutai Kartanegara – Penyerahan SK PPPK oleh Sekda Kukar menjadi bukti keseriusan Pemkab dalam memperkuat struktur ASN. Pemerintah menekankan pentingnya kinerja, efisiensi anggaran, dan kesiapan menghadapi tantangan pembangunan.
Sebagai bentuk konsistensi dalam reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bertempat di lingkungan Setda Kukar, sebanyak 12 perwakilan menerima SK langsung dari Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.
Dalam pidatonya, Sunggono menyebut bahwa penataan jumlah pegawai yang cukup besar memerlukan kebijakan anggaran yang cermat agar kinerja daerah tetap optimal.
“Distribusi P3KSN yang ada merupakan kebijakan yang kami ambil. Namun, konsekuensi dari jumlah pegawai yang besar ini tentu mempengaruhi anggaran yang juga besar. Oleh karena itu, kami harus mencelaraskan kebijakan penganggaran agar kinerja pemerintah daerah semakin meningkat,” ujarnya.
Sunggono juga menegaskan bahwa status PPPK saat ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari ASN yang harus memiliki kualitas kerja setara.
“Kami harap PPPK segera menyesuaikan diri dan berkontribusi maksimal. Penilaian kinerja mereka menggunakan sistem reward and punishment yang ketat,” lanjutnya.
Peluang karir yang luas juga terbuka bagi PPPK yang menunjukkan prestasi luar biasa, bahkan hingga ke posisi puncak di lembaga pusat.
“Kontrak awal hanya satu tahun, evaluasi dilakukan setiap tahun,” katanya.
Dengan APBD Kukar yang melebihi Rp8 triliun, serta komitmen membatasi belanja pegawai hingga 30 persen, Pemkab optimis seluruh PPPK dapat menerima haknya secara penuh. Namun, apabila kondisi anggaran berubah, maka kebijakan penggajian akan disesuaikan.
Sunggono juga menyinggung soal kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19. Meskipun belum ada laporan resmi di Kukar, kewaspadaan tetap dijaga.
“Kita masih dalam potensi, tapi tetap waspada,” tegasnya.
Sementara itu, sektor investasi menjadi bagian penting dari rencana pembangunan Kukar tahun ini. Fokus diarahkan ke kawasan industri Marangkayu dan Sangasanga.
“Lahan di kawasan perumahan Petinggi juga dibuka untuk mendukung operasional smelter yang ada,” pungkas Sekda.
Acara penyerahan SK PPPK ditutup dengan foto bersama sebagai simbol sinergi antara pemerintah daerah dan ASN dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul.
