Kabarnews.co, BALIKPAPAN – Realita keterbatasan daya tampung sekolah negeri kembali muncul dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan. Setengah dari lulusan SMP yang mengikuti proses pendaftaran dipastikan tidak dapat masuk ke sekolah negeri akibat keterbatasan kuota.
Hal itu disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, pada hari pertama pelaksanaan SPMB, Senin (16/6/2025). Ia mengungkapkan bahwa kemampuan sekolah negeri dalam menampung siswa di Kota Balikpapan sangat terbatas.
“Untuk daya tampung pada sekolah negeri di Balikpapan, hampir sekitar 50 persen tidak bisa terakomodir di sekolah negeri, otomatis akan masuk di sekolah swasta,” jelas Armin.
Disdikbud Kaltim telah menyiapkan total kuota sebesar 50.343 kursi untuk jenjang SMA dan SMK negeri di seluruh provinsi. Jumlah tersebut terdiri atas 27.931 untuk SMA dan 22.412 untuk SMK, dengan masing-masing tersebar dalam 766 rombongan belajar (rombel) di SMA dan 637 rombel di SMK.
Namun, jumlah tersebut tetap belum mencukupi kebutuhan riil, terutama di daerah perkotaan seperti Balikpapan, yang mengalami lonjakan jumlah siswa baru setiap tahun. Ditambah lagi, minimnya pembangunan unit sekolah baru serta pertumbuhan penduduk menjadi faktor yang memperberat kondisi tersebut.
Disdikbud Kaltim menyadari bahwa persoalan ini membutuhkan solusi jangka panjang. Namun untuk saat ini, pemerintah mendorong agar sekolah swasta ikut ambil peran dalam menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Sekolah swasta kita dorong untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan mereka. Karena memang ada peran penting swasta dalam sistem pendidikan kita,” imbuh Armin.
Khusus bagi siswa yang berasal dari wilayah terluar dan terpencil, Armin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Disdikbud akan berupaya mencari solusi, termasuk penyesuaian rombel dan pemindahan ke sekolah terdekat.
“Apapun caranya, di mana lokasi sekolahnya, kami harus carikan,” tegasnya.
Armin juga menyebutkan bahwa jika dalam satu sekolah negeri terdapat permintaan yang lebih tinggi dari kuota tersedia, maka Disdikbud siap menambahkan satu rombel lagi demi memastikan siswa tetap bisa mengenyam pendidikan.
“Kalau di sekolah itu kuotanya 36 orang, tidak apa-apa lebih 1 rombel, asal anak-anak itu tetap sekolah,” katanya.
Pendaftaran SPMB dilakukan melalui empat jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Meski terbatas, Armin memastikan sistem penerimaan tahun ini tetap mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan.
Keterbatasan ini menjadi refleksi bahwa peningkatan infrastruktur pendidikan dan penambahan sekolah negeri perlu menjadi prioritas pembangunan di Balikpapan dan daerah lainnya di Kaltim, demi memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan layak.