Kabarnews.co, Tenggarong — Kinerja Koperasi Merah Putih (KMP) Kutai Kartanegara kembali menjadi sorotan publik setelah hasil rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, menunjukkan lemahnya kontribusi koperasi terhadap pemberdayaan masyarakat. Rapat yang berlangsung Selasa, 10 Juni 2025, memunculkan wacana reformasi besar-besaran terhadap model koperasi yang dinilai gagal memberikan hasil nyata.
Dalam arahannya, Edi mengungkapkan bahwa KMP belum menjalankan fungsi ideal sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ia menilai banyak pengurus koperasi yang masih menjalankan tugas hanya sebatas kewajiban administrasi tanpa menghadirkan dampak positif secara sosial dan ekonomi.
“Kalau koperasi tidak bisa dijalankan dengan niat baik, lebih baik kita pikirkan ulang keberadaannya. Jangan sampai ini jadi beban keuangan daerah tanpa hasil nyata,” tegas Edi.
Ia menambahkan bahwa manfaat dari koperasi belum dirasakan masyarakat secara langsung. Bahkan, capaian yang dilaporkan selama ini masih bersifat kegiatan fisik semata, tanpa menjawab kebutuhan riil warga desa.
“Jangan hanya aktif di atas kertas. Kita butuh koperasi yang bergerak, hadir di tengah masyarakat,” tambahnya.
Salah satu poin penting dalam evaluasi adalah soal kualitas pengurus koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Ida Bagus Sidharta, menyampaikan bahwa akan segera disusun program pelatihan manajemen dan keuangan agar pengurus memiliki kompetensi yang lebih profesional dan modern.
“Kita akan susun program peningkatan kapasitas pengurus koperasi. Harus ada intervensi konkret dari Pemda,” katanya.
Langkah strategis juga akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar untuk mengidentifikasi koperasi mana saja yang masih aktif dan berpotensi dikembangkan. Pemkab berkomitmen hanya akan memberikan dukungan kepada koperasi yang memang menunjukkan keseriusan dalam pembangunan ekonomi desa.
Edi menegaskan bahwa pembenahan koperasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Butuh integrasi lintas OPD, pendampingan yang berkelanjutan, serta pembenahan sistem kelembagaan dari hulu ke hilir.
“Langkah ke depan harus terukur. Kita harus realistis dan fokus pada koperasi yang punya potensi nyata,” tandasnya.
Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan dasar untuk menyusun ulang strategi pembinaan koperasi. Pemerintah tidak ingin koperasi sekadar ada secara administratif, melainkan menjadi aktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan reformasi total dan pendekatan yang lebih praktis serta partisipatif, Pemkab Kukar berharap koperasi dapat memainkan peran yang lebih besar dan nyata dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di tingkat desa. (Adv/DiskominfoKukar)
