Reformasi Koperasi di Kukar Dimulai, KMP Siap Didorong Jadi Pilar Ekonomi Rakyat

No comments
Foto : Diskusi strategis lintas OPD bersama Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Kabarnews.co, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap sistem kelembagaan koperasi. Fokus utama kali ini adalah Koperasi Merah Putih (KMP), yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar ekonomi masyarakat.

Dalam diskusi lintas OPD yang dipimpin langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah pada Selasa (10/6/2025), berbagai masalah internal KMP dibahas secara terbuka. Mulai dari lemahnya perencanaan, minimnya transparansi keuangan, hingga pelaporan kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

“Koperasi bukan proyek, ini entitas sosial ekonomi. Harus profesional, harus transparan,” kata Edi tegas.

Menurutnya, koperasi terlalu lama diperlakukan sebagai pelengkap program pemerintah, bukan sebagai motor utama pembangunan ekonomi yang berbasis rakyat. Ia menilai koperasi harus direformasi total agar tak menjadi beban anggaran, tetapi menjadi instrumen keadilan ekonomi lokal.

“Kalau seperti ini terus, koperasi hanya akan jadi organisasi pelengkap, bukan solusi,” ujarnya.

Forum ini diikuti sejumlah kepala OPD strategis seperti DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, BPKAD, serta para camat. Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah perlunya pembentukan sistem supervisi berlapis dan integrasi program antar dinas agar pembinaan koperasi lebih terarah.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa Pemkab akan memulai dengan pemetaan menyeluruh terhadap koperasi yang aktif dan memiliki potensi dikembangkan.

“Kita akan mapping dulu, koperasi mana yang memang layak dibina dan dikembangkan, bukan asal eksis,” jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi Kukar, Ida Bagus Sidharta, menambahkan bahwa kurikulum pendampingan koperasi ke depan tidak akan lagi bersifat umum. Setiap koperasi akan mendapatkan pendekatan khusus sesuai potensi dan jenis usahanya.

“Kita tidak bisa lagi pakai pendekatan umum. Harus tailor-made sesuai kondisi masing-masing koperasi,” ujar Ida.

Evaluasi dan reformasi koperasi ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan institusi ekonomi rakyat yang kuat, transparan, dan partisipatif. Koperasi diharapkan menjadi ujung tombak pemerataan ekonomi di Kukar. (Adv/DiskominfoKukar)

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar