Kabarnews.co, Tenggarong = Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin menegaskan bahwa SILPA 2024 akan menjadi penopang utama program prioritas dalam APBD 2025. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kukar ke-17 masa sidang III pada Selasa, 1 Juli 2025.
Dalam rapat tersebut, Rendi menanggapi pemandangan umum dari Fraksi Golkar serta Fraksi PKB–PKS. Ia memberikan apresiasi atas dukungan serta masukan dari kedua fraksi tersebut terhadap arah pembangunan Kukar.
“Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Golkar, Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan yang tinggi atas komitmennya dalam mendukung program-program pemerintah. Adanya SILPA akan dimanfaatkan secara optimal untuk merealisasikan visi dan misi daerah dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Rendi.
Tak hanya itu, Rendi juga menyoroti pentingnya perbaikan atas sejumlah program yang belum optimal dijalankan tahun lalu. Menurutnya, pengawasan internal dan fungsi APIP akan ditingkatkan untuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB–PKS, Rendi menjelaskan bahwa tingginya SILPA tahun lalu tidak serta-merta menunjukkan kinerja buruk, melainkan dipengaruhi oleh dinamika teknis dari pemerintah pusat.
“Sebagian besar kegiatan dari pusat baru dialokasikan menjelang akhir tahun, sehingga waktunya tidak cukup untuk pelaksanaan maksimal. Selain itu, perubahan mekanisme transfer dana seperti dana kurang bayar atau dana reguler juga turut memengaruhi besarnya SILPA 2024,” jelasnya.
Rendi menambahkan bahwa SILPA tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga Kukar, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, dan pengurangan kemiskinan.
“Pemanfaatan SILPA akan diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tutup Rendi.
Dengan pendekatan transparan dan responsif terhadap masukan legislatif, Pemkab Kukar menunjukkan komitmen untuk menjadikan SILPA sebagai peluang memperkuat pembangunan yang merata dan berkeadilan di tahun 2025. (Adv)
