Kabarnews.co, TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menegaskan bahwa Pemkab akan bersikap tegas terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pernyataan ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kukar, Junadi, bersama Ketua DPRD Ahmad Yani itu membahas berbagai masukan fraksi, termasuk soal perlunya langkah konkret untuk memperkuat PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
“Tugas kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar adalah mendorong peningkatan PAD. Selama ini PAD kita stagnan karena terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pusat, yang sangat dipengaruhi harga minyak dan batu bara,” tegas Rendi.
Menurutnya, Kukar memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD melalui pengelolaan optimal Perseroda, Perusda, dan BUMD. Namun, jika kinerjanya tidak membaik, Pemkab tidak akan ragu melakukan perubahan besar.
“Jangan kaget kalau ke depan kami merevisi keberadaan Perseroda atau Perusda yang tidak memberikan kontribusi terhadap PAD,” ujarnya.
Selain itu, Rendi menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk memperkuat program prioritas di tahun 2025.
“Adanya SILPA ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam APBD 2025, untuk menekan kemiskinan, meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.
Dengan langkah evaluasi BUMD dan pemanfaatan SILPA secara tepat sasaran, Pemkab Kukar berharap pembangunan dapat berjalan efektif, memberi manfaat langsung bagi masyarakat, dan memperkuat kemandirian daerah. (Adv)
***
Editor : Rachaddian (dion)
