Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten III Setdakab Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap nota keuangan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, dalam rapat paripurna DPRD pada Senin (29/9/2025).
Dafip menjelaskan, bahwa pada dasarnya pemerintah daerah menerima semua masukan dan saran yang disampaikan oleh fraksi DPRD, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam proses pembahasan lebih lanjut sebelum dilakukan persetujuan bersama.
“Pada prinsipnya pemerintah daerah menerima semua saran dan masukan fraksi. Kita berharap bahwa yang kita lakukan ini betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”
Ia menambahkan, bahwa pemerintah berkomitmen mengalihkan beberapa belanja modal ke sektor pendidikan, dan tidak ada perubahan struktur secara umum meski ada pergeseran untuk program yang lebih prioritas.
“Beberapa belanja modal yang sifatnya belum mendesak bisa ditunda. Anggarannya dialihkan untuk tambahan beasiswa serta pemenuhan kewajiban daerah, termasuk pembayaran hutang dan program lain yang sudah direview oleh inspektorat,” jelasnya.
Menurut Dafip, langkah efisiensi ini dilakukan agar APBD Perubahan benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat. “Fokus kita tetap pada program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kewajiban daerah. Mudah-mudahan dengan pergeseran ini manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Azizah/Kabarnews.co