Kabarnews.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat arah pembangunan berbasis komunitas melalui peningkatan signifikan alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) bagi setiap Rukun Tetangga (RT). Jika sebelumnya RT menerima Rp50 juta per tahun, kini jumlahnya melonjak hingga Rp150 juta.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengumumkan kebijakan tersebut dalam pembukaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22 di Kecamatan Kota Bangun. Menurutnya, tambahan anggaran ini bukan sekadar peningkatan nominal, melainkan strategi nyata memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal.
“Dana ini bukan untuk dibelanjakan seremonial, tapi digunakan untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. RT harus bisa memanfaatkannya bagi pemberdayaan warga, penanganan sosial, dan pengentasan kemiskinan,” kata Aulia.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini juga menjadi bagian dari implementasi visi Kukar Idaman. Salah satu fokusnya ialah mendukung program 1 KK 1 Sarjana, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. RT, kata Aulia, memiliki posisi strategis sebagai pelaksana utama di lapangan yang mengetahui langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, pemerintah daerah memberikan ruang bagi RT untuk menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan lokal masing-masing. “Kita tetap siapkan panduan kegiatan agar penggunaan dana bisa terarah, tapi fleksibilitas diberikan supaya pelaksanaan lebih efektif,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan prinsip gotong royong tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan program tersebut. “Kenaikan anggaran ini tidak mengubah nilai dasarnya. Semangat kebersamaan harus terus hidup di setiap kegiatan RT,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, peningkatan dana RT merupakan bagian dari program besar RT Ku-Terbaik, yang dirancang untuk memperkuat ketertiban sosial, keamanan lingkungan, kegiatan keagamaan, serta pembangunan sarana publik di tingkat warga. Dengan dana yang lebih besar, RT diharapkan menjadi garda terdepan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan warganya.
Pemkab Kukar optimistis kebijakan ini akan mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke level paling bawah. Aulia menekankan, penguatan kapasitas RT menjadi kunci agar seluruh program pemerintah benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput. (Adv)
