Kabarnews.co, TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, secara tegas menyoroti kurangnya transparansi pengelolaan serta besarnya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata. Ia menilai banyak objek wisata di daerah tersebut masih mencatatkan pemasukan yang sangat rendah, padahal pemerintah telah membangun berbagai fasilitas dan tingkat kunjungan wisatawan tetap berjalan.
Besarnya investasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai belum berbanding lurus dengan penerimaan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata. Rendi menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat menghambat upaya pemerintah dalam memajukan destinasi wisata. “Ini bocor di mana-mana. Bocor halus tapi keliling. Sudah seperti tradisi, sudah menjadi budaya. Seolah-olah hal seperti itu dinormalisasi, padahal itu kebocoran yang paling besar,” ungkapnya pada Sabtu (31/10/2026) lalu.
Sebagai contoh nyata, Rendi membeberkan bahwa kawasan wisata Pulau Kumala hingga saat ini belum mampu menyumbang PAD mencapai Rp150 juta. Kondisi serupa terjadi pada Planetarium Tenggarong yang dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir baru mencatatkan pemasukan sekitar Rp200 juta. Angka ini dipertanyakan kebenarannya jika disandingkan dengan besaran nilai investasi yang telah ditanamkan oleh pemerintah daerah.
Sebaliknya, potensi penerimaan yang sehat justru mulai terlihat pada destinasi Pantai Tanah Merah di Samboja. Rendi mengungkapkan, saat momen pergantian tahun, pendapatan dari tiket masuk pengunjung di kawasan tersebut mampu menyentuh angka Rp150 juta hingga Rp200 juta hanya dalam satu malam. Peningkatan tersebut menjadi bukti bahwa perbaikan sistem, termasuk pergantian pengelola dan pelibatan petugas jaga malam dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), memberikan dampak positif.
Sayangnya, di luar urusan tiket masuk resmi, masih banyak aktivitas komersial yang lolos dari sistem pencatatan, seperti penyewaan lokasi berkemah atau penyelenggaraan acara tertentu. Menurut Rendi, aktivitas semacam ini sering kali hanya mengandalkan proses transaksi di bawah tangan yang merugikan kas daerah. “Kalau orang mau menginap camping atau bikin acara, negosiasi langsung sama pengelola. Itu yang tidak ada pembuktiannya, tidak ada pembuktian atau potensi yang tercatat,” sorotnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada keberlangsungan fasilitas wisata berbasis teknologi tinggi seperti Planetarium. Rendi mengingatkan bahwa investasi perangkat mahal seperti layar LED memiliki masa pakai atau umur teknis yang terbatas. Apabila tidak dibarengi dengan strategi promosi yang kuat, fasilitas bernilai besar tersebut justru akan rusak sebelum mampu memberikan pengembalian modal yang sepadan bagi daerah.
Wabup Kukar itu juga menyoroti stagnasi jumlah pengunjung akibat minimnya inovasi di berbagai destinasi wisata andalan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus menggelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah jika dampaknya terhadap PAD terbukti sangat lemah. Investasi besar mutlak membutuhkan timbal balik penerimaan yang terukur dan dikelola dengan profesional.
Oleh karena itu, Rendi mendesak agar seluruh sistem pengelolaan pariwisata di Kukar segera dibenahi secara komprehensif, mulai dari transparansi penerimaan hingga sistem pencatatan. “Jangan sampai lima tahun kemudian pemasukannya segitu-segitu saja. Harus ada upaya meningkatkan PAD, baik melalui promosi maupun pembenahan struktural dalam pengelolaannya,” pungkasnya tegas.
