KUTAI KARTANEGARA – Dalam rangka meneguhkan komitmen terhadap penguatan pemerintahan desa, Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, memimpin langsung pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Desa Long Beleh Modang dan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) dari sepuluh desa yang tersebar di Kukar. Pelantikan ini diselenggarakan dengan penuh khidmat dan menjadi tonggak penting bagi peningkatan sinergi antara kepala desa dan BPD.
Dalam pidatonya, Edi menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara kedua lembaga desa ini. Ia mengingatkan bahwa pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan hanya bisa dicapai bila komunikasi antar pemangku kepentingan berjalan harmonis.
“Dua pilar desa ini harus membangun komunikasi yang harmonis. Koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi program desa sangat penting,” tegasnya.
Bagi Edi, keterlibatan BPD tidak boleh berhenti pada fungsi pengawasan belaka. Justru sebaliknya, lembaga ini harus menjadi agen perubahan di tingkat desa, dengan mendorong lahirnya inovasi serta inisiatif pembangunan yang berpijak pada potensi lokal.
Ia pun mengajak para anggota BPD untuk menjalankan tiga peran strategisnya secara optimal: menyusun regulasi desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan suara masyarakat, serta melakukan evaluasi atas jalannya pemerintahan desa. Ketiga fungsi ini, menurutnya, harus dijalankan secara sinergis dan berbasis data agar mampu memberikan dampak nyata bagi warga desa.
Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, Bupati Edi memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“BPD bukan hanya lembaga pengawasan, tapi juga motor penggerak desa agar bisa menggali potensi lokal dan memperkuat ekonomi masyarakat,” kata Edi menambahkan.
BUMDes dinilai memiliki posisi strategis dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, terutama melalui kegiatan usaha yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan lokal, seperti pertanian, perikanan, produk olahan pangan, dan pariwisata berbasis komunitas.
Dengan pelantikan ini, Edi berharap terjadi peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan desa dan terciptanya pemerintahan desa yang lebih terbuka, responsif, dan inovatif. Ia juga mengingatkan para pejabat desa yang baru dilantik untuk senantiasa menjunjung nilai-nilai etika pelayanan dan loyal terhadap aspirasi warga.
Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan Kukar yang terus menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa sebagai inti dari pertumbuhan wilayah yang inklusif dan berkeadilan.
