Foto : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto.
Kabarnews.co, Kutai Kartanegara – Enam bulan bukan waktu yang panjang, tapi cukup menentukan arah pembangunan desa. Itulah pesan tegas yang disampaikan Kepala DPMD Kukar, Arianto, kepada Bartolonius Rambung, yang baru dilantik sebagai Pj Kepala Desa Long Beleh Modang.
Dalam pelantikan yang digelar Senin (26/5/2025) di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Arianto menyoroti sejumlah pekerjaan penting yang harus segera dijalankan, mulai dari penyesuaian RPJMDes hingga percepatan pengelolaan anggaran desa.
“Kami tugaskan Pj Kades mempersiapkan musyawarah untuk memilih kepala desa definitif. Tapi yang lebih penting, jangan abaikan program pembangunan yang sudah dirancang,” kata Arianto.
Ia menjelaskan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun mengharuskan revisi RPJMDes yang sebelumnya hanya dirancang untuk enam tahun. Revisi ini, lanjut Arianto, harus segera dilakukan agar tidak terjadi kekosongan arah dalam pembangunan desa.
“Jika tidak direvisi, maka program yang sudah jalan bisa berhenti mendadak. Ini yang harus kita hindari,” jelasnya.
Tak kalah penting, Arianto juga meminta agar anggaran desa yang belum terserap bisa segera direalisasikan. Ia mendorong agar Pj Kades tetap menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan tidak terpaku hanya pada urusan pemilihan kepala desa.
“Anggaran yang tertunda harus segera digunakan sesuai rencana. Jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu,” ujarnya.
Sementara itu, para anggota BPD PAW yang baru juga diminta untuk segera aktif, khususnya dalam pelaksanaan Musyawarah Desa guna membentuk Koperasi Merah Putih. Mereka juga diharapkan berperan sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan desa.
“Kehadiran BPD bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari sistem pengawasan yang kuat dan kolaboratif,” tambah Arianto.
Camat Kembang Janggut, Suhartono, turut memberikan penegasan mengenai percepatan pembentukan panitia Pilkades. Ia berharap semua unsur desa bisa bergerak cepat demi menjaga stabilitas dan kelangsungan pemerintahan di tingkat desa.
