Kabarnews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2025. Pertemuan ini berlangsung di Aula Lantai 1 Bappeda Kukar pada Senin (22/7/2025). Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memantau jalannya pembangunan selama enam bulan pertama.
Dalam rapat tersebut hadir Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekretaris Daerah Sunggono, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyatukan langkah serta mempercepat capaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
Bupati Aulia menegaskan bahwa rapat koordinasi merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan. “Rapat Koordinasi Pengendalian Semester Pertama ini dilakukan untuk mengevaluasi capaian dari perencanaan dan realisasi pembangunan, baik pendapatan maupun belanja. Saat ini, keduanya masih di kisaran 30 persen, sehingga perlu percepatan,” ujarnya.
Meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami defisit, Aulia memastikan belanja untuk masyarakat tetap terjamin. Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan publik dan janji politik yang telah berjalan tidak akan terganggu. “Untuk kebutuhan masyarakat, belanja untuk memenuhi janji-janji politik yang sudah dilaksanakan, tidak terganggu. Jadi kita akan melakukan efisiensi di wilayah-wilayah belanja yang memang belum terlaksana,” tambahnya.
Upaya memperkuat kekuatan fiskal daerah juga menjadi pembahasan penting dalam rapat tersebut. Bupati Aulia meminta seluruh OPD melakukan pemetaan potensi pendapatan di masing-masing sektor. “Kita telah sampaikan untuk melakukan identifikasi potensi pendapatan di masing-masing OPD. Itu nanti yang coba kita ramu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dua rumus utama dalam meningkatkan pendapatan daerah. “Sebagaimana yang saya sampaikan, 2 saja rumusnya kalau meningkatkan pendapatan, orang harus datang ke KUKAR, barang di KUKAR harus keluar,” tegas Aulia. Langkah ini diyakini mampu membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru bagi Kukar.
Pemkab Kukar juga berupaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi, dana bagi hasil, dan sumber sah lainnya. “Kita dorong OPD untuk identifikasi potensi pendapatan. Kita ingin kembali ke target awal, PAD Kukar di atas Rp1 triliun,” jelas Bupati. Harapannya, ketergantungan pada dana pusat dapat dikurangi secara bertahap.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, pemerintah daerah optimis mampu menjaga kesinambungan pembangunan di Kutai Kartanegara. Strategi efisiensi anggaran dan peningkatan PAD menjadi fokus agar visi pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Adv/DiskominfoKukar
