Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kini tengah menyusun dan merumuskan strategi makro baru guna mengamankan serta meningkatkan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Langkah proaktif ini didorong oleh adanya tren perlambatan atau penurunan angka penerimaan dari skema participating interest (PI) pada dua blok migas yang saat ini masih berjalan dan dikelola di wilayah geografis Kukar.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan konstelasi tersebut dengan merujuk pada analisis data pendapatan daerah yang dikumpulkan oleh tim keuangannya secara berkala. Berdasarkan rekapitulasi data penerimaan secara serial, sumbangsih pendapatan daerah yang bersumber dari PI sektor migas belakangan memang terus menunjukkan grafik penurunan yang gradual. Hal tersebut ia kemukakan saat memberikan keterangan resmi pada akhir bulan lalu, yakni pada Rabu (30/9/2026).
“Secara data serial terhadap pendapatan kita terhadap PI, utamanya sekarang ada dua blok yang sedang berjalan itu memang gradualnya itu semakin menurun,” kata Aulia membeberkan secara blak-blakan perihal kondisi terkini postur penerimaan daerah dari sektor pengerukan energi fosil tersebut.
Guna mencegah terkikisnya pundi-pundi daerah lebih jauh, Aulia menjelaskan bahwa Pemkab Kukar saat ini tidak tinggal diam dan langsung merajut sinergi strategis bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Target konkret dari kolaborasi antartingkat pemerintahan ini adalah berjuang guna mendapatkan jatah perolehan bagi hasil PI dari blok baru yang dikelola oleh perusahaan migas multinasional asal Italia, ENI, yang bergerak di sektor gas bumi.
Keberhasilan menembus dan mendapatkan jatah PI di blok yang dioperatori ENI tersebut diproyeksikan akan menjadi tulang punggung baru penerimaan fiskal Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa-masa mendatang. “Akan tetapi kabar baiknya adalah sekarang kita berusaha untuk bersama-sama dengan provinsi untuk mendapatkan PI terhadap blok yang dikelola oleh ENI berupa gas. Nah, harapan kita dengan adanya blok baru ini itu bisa meningkatkan lagi PI-nya kita,” urai Aulia dengan mantap.
Lebih dari sekadar memburu jatah blok baru, Aulia juga memaparkan visi struktural jangka panjang terkait perubahan paradigma kelembagaan peran pemerintah daerah dalam pusaran industri ekstraktif tersebut. Ia menegaskan bahwa ke depannya Kutai Kartanegara harus melepaskan diri dari sekadar entitas yang menerima limpahan dana participating interest semata, dan kini tengah berupaya keras agar badan usaha milik daerah (BUMD) dapat bertransformasi serta terlibat langsung pada jantung kegiatan usaha migas secara independen.
“Kita berharap PI ke depan ini bukan hanya kita menjadi pelaku yang pasif, akan tetapi juga kita bisa menjadi pelaku aktif di sektor usaha migas itu sendiri,” tegasnya menyoroti urgensi kemandirian operasi BUMD Kukar. Analisis internal Pemkab Kukar menilai bahwa keterlibatan aktif entitas korporasi milik daerah secara langsung pada tataran teknis dan manajerial sangat memungkinkan daerah guna menggali dan mencetak nilai tambah keuntungan ekonomi yang jauh lebih substansial.
Aulia sangat percaya bahwa dengan kapabilitas yang terus ditempa, korporasi milik daerah siap bermain di kancah nasional. “Kita berharap pemerintah daerah bisa menjadi pelaku aktif, yaitu terlibat sebagai badan usaha karena secara badan usaha perusahaan kita itu mampu untuk melakukan kegiatan usaha di sektor migas,” paparnya. Ia berharap desain peta jalan makro migas ini benar-benar bisa menambal turunnya tren produksi sebelumnya. “Sehingga kita berharap nilai ungkitnya terhadap pendapatan asli daerah itu bisa menjadi semakin besar lagi,” pungkas Aulia. (Adv)
Penulis : Jifran
