Kabarnews.co, TENGGARONG – Di tengah ketatnya kebijakan efisiensi ruang fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) secara proaktif merangkul dukungan alternatif pembiayaan dari pemerintah pusat. Strategi jemput bola ini diwujudkan secara konkret melalui serangkaian kegiatan roadshow lobi lintas sektoral ke sejumlah kementerian di ibu kota.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, memaparkan bahwa jajarannya telah menjalin komunikasi maraton dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Keuangan. “Kami sudah melaksanakan roadshow di beberapa kementerian,” ungkapnya pada Jumat (7/11/2026) lalu.
Kunjungan maraton tersebut mulai membuahkan respons positif yang ditandai dengan lawatan langsung Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke wilayah Kukar. Sementara itu, komunikasi krusial dengan KKP tengah difokuskan untuk mengoptimalkan operasional sembilan titik Kampung Nelayan Merah Putih di Kukar melalui pengadaan fasilitas pendukung esensial seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Pada sektor layanan medis, Pemkab Kukar tengah mengusulkan sokongan dana pembangunan fasilitas Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) terpadu yang rencananya akan didirikan di depan RSUD AM Parikesit. Di sisi lain, audiensi dengan Kementerian Keuangan turut dieksekusi demi mengurai kebuntuan pembiayaan pembangunan daerah yang masih membutuhkan suntikan dana besar.
Mendapat sokongan penuh dari Anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono, pemerintah daerah berupaya keras mempercepat proses pencairan dana kurang salur dari perbendaharaan pusat. Dana segar ini sangat mendesak untuk menuntaskan megaproyek infrastruktur jalan dan jembatan, meliputi poros Sebelimbingan, Muarawis-Kota Bangun, Jembatan Sebulu, hingga akses Salo Cella dan Santan Ulu-Santan Ilir.
Selain mengurus persoalan infrastruktur dasar, skema pendanaan dari lembaga PT SMI juga tengah dijajaki guna menanggulangi krisis ancaman kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk yang ditaksir membutuhkan dana hingga puluhan miliar rupiah. Tak hanya itu, Pemkab Kukar juga tengah menyusun mitigasi cuaca ekstrem La Nina tahun depan dengan memetakan area kolam void sebagai sumber irigasi darurat persawahan.
Agenda diplomasi anggaran pemerintah daerah dipastikan tidak akan berhenti pada deretan kementerian di atas. Pada pekan depan, jajaran petinggi Pemkab Kukar dijadwalkan akan kembali terbang ke Jakarta guna beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Perhubungan demi memaksimalkan segala peluang kemitraan.
Lebih jauh, Aulia menegaskan visi berani Kukar untuk tidak selamanya menjadi daerah yang sekadar bertopang pada kucuran royalti dari pemerintah pusat. Melalui fasilitasi Anggota DPR RI Syafruddin di Komisi XII, Kukar mengusulkan agar pemerintah daerah diberikan ruang untuk terjun langsung sebagai pelaku usaha dalam mengelola kekayaan batu bara, migas, dan sawit guna meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih masif.
Penulis : Jifran
