Keterbatasan Ruang Fiskal, Pemkab Kukar Optimalkan Pendanaan Pusat untuk Pembangunan Jalan

No comments
Foto: Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin.

Kabarnews.co, TENGGARONG – Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan berat akibat luas wilayah mencapai sekitar 27 ribu kilometer persegi dengan kebutuhan anggaran penanganan yang ditaksir menembus puluhan triliun rupiah di tengah menyusutnya kapasitas fiskal daerah.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menjelaskan bahwa dengan kemampuan belanja pembangunan jalan daerah yang berkisar antara Rp1 triliun hingga Rp2 triliun setiap tahun, penyelesaian seluruh persoalan infrastruktur jalan membutuhkan waktu sekitar 20 tahun apabila dikerjakan secara berkelanjutan. “Kalau kita hitung, kebutuhan untuk menyelesaikan seluruh persoalan jalan di Kukar ini bisa mencapai puluhan triliun. Kalau setiap tahun kita anggarkan Rp1 triliun sampai Rp2 triliun, mungkin perlu sekitar 20 tahun kalau dilakukan terus-menerus,” ujarnya.

Selain cakupan wilayah yang luas serta perlunya pemeliharaan berkala pada ruas jalan lama yang kembali rusak, ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar kini mengalami penurunan dari sebelumnya Rp12 triliun hingga Rp14 triliun menjadi kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6 triliun. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah menetapkan skala prioritas yang ketat sekaligus mengurangi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang penyalurannya belum maksimal.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Kukar tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan jalan penghubung strategis, termasuk menargetkan penuntasan ruas jalan Anggana–Muara Badak pada tahun 2027. Penguatan konektivitas antardesa dan antarkelurahan juga terus didorong melalui Program Dedikasi ke-15 Kukar Idaman Terbaik dengan penyediaan anggaran Rp100 miliar untuk Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.

Guna mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat, Rendi menegaskan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). “Selama ini kita bergantung pada DBH. Dan kita tahu penyaluran DBH ke kabupaten saat ini belum maksimal. Karena itu, kita perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Jifran

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar