Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor pertambangan melalui kegiatan sinkronisasi dan rekonsiliasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026) lalu.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan pertemuan tersebut menyoroti potensi sejumlah jenis pajak yang belum tercatat secara optimal sebagai penerimaan daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta Pajak Air Permukaan. Ia mencermati adanya ketimpangan penerimaan PBBKB Kukar yang berkisar Rp500 miliar dibandingkan Kabupaten Kutai Timur yang mencapai sekitar Rp1 triliun, padahal perolehan royalti batu bara Kukar tercatat lebih besar.
“Dengan kondisi itu, seharusnya penerimaan PBBKB Kutai Kartanegara bisa lebih besar dibandingkan daerah lain, termasuk Kutai Timur,” ujarnya seraya optimistis penataan administrasi dan lokasi pembayaran mampu mendongkrak penerimaan pajak daerah pada 2027 hingga melampaui Rp800 miliar.
Aulia memaparkan bahwa kendala utama selama ini terletak pada pencatatan PBBKB kendaraan dan alat berat yang beroperasi di wilayah Kukar, tetapi transaksi pembelian bahan bakar maupun penerbitan fakturnya dilakukan di lokasi perusahaan induk seperti Samarinda atau Balikpapan. “Sekali lagi, kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi, bukan ketika dalam keadaan diam. Nah, hal inilah yang sedang kita cermati dan sesuaikan agar pembayaran pajaknya benar-benar mencerminkan aktivitas operasional kendaraan tersebut,” tuturnya.
Untuk menertibkan pencatatan sekaligus menelusuri potensi kekurangan pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Kukar membentuk tim terpadu yang menggandeng Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, kejaksaan, dan kepolisian guna memastikan kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Adv)
Penulis : Jifran






