Kabarnews.co, Samarinda – Tekad untuk menghadirkan pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur dibuktikan langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, lewat langkah konkret: turun langsung ke lapangan meninjau kondisi jalan penghubung Samarinda–Kukar–Kutai Barat (Kubar), Jumat (20/6).
Aksi itu bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk keprihatinan terhadap lambannya penanganan kerusakan jalan yang sudah menahun.
Gubernur yang dikenal dengan sapaan Harum ini tidak ingin hanya mendengar laporan birokrasi dari balik meja. Ia ingin menyaksikan sendiri seberapa parah kondisi infrastruktur yang menghubungkan kota ke daerah pedalaman. Sebab menurutnya, akses jalan adalah kunci utama pergerakan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Sebelum memulai kunjungan lapangan, ia menegaskan komitmennya kepada rakyat. “Jalan yang mulus bukan kemewahan. Itu hak rakyat,” ucapnya.
Perjalanan dilakukan dari Rumah Jabatan Gubernur sejak pagi, melewati jalur panjang dan terjal. Kondisi jalan yang rusak menjadi bukti bahwa selama ini perbaikan masih belum optimal. Padahal, jalur ini sangat strategis, bukan hanya untuk warga lokal, tapi juga untuk perencanaan jangka panjang, terutama menyangkut Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gubernur menyatakan, ia akan memperjuangkan alokasi dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebab jalur ini bukan berada dalam wewenang provinsi.
“Apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Jalur ini ke depan bisa jadi akses utama dari barat ke IKN,” tegasnya.
Ia pun membawa usulan besar: pembukaan jalan tembus dari Resak (Kubar) ke Petung (PPU). Jalan baru ini diharapkan menjadi jalur alternatif menuju IKN, mengurangi beban lalu lintas yang selama ini bergantung pada akses dari Balikpapan.
Namun pembangunan tak bisa berjalan mulus tanpa anggaran. Seperti dijelaskan Runandar dari Dinas PUPR Kaltim, saat ini anggaran yang tersedia hanya Rp41,5 miliar, sementara dana sebesar Rp314 miliar masih dalam status terblokir. Padahal sejumlah proyek perbaikan sudah dijadwalkan, termasuk di Loa Janan, Tenggarong, Kota Bangun, hingga Mahulu.
Situasi ini memperlihatkan gap besar antara rencana dan realisasi anggaran. Ketimpangan inilah yang menjadi sorotan Gubernur Harum, yang ingin rakyat di kawasan pelosok tidak terus-terusan terpinggirkan.
Dalam kunjungan ini, ia tak sendiri. Sang istri, Sarifah Suraidah Harum, turut mendampingi. Ia adalah anggota Komisi VI DPR RI yang berperan penting dalam mendorong dukungan di tingkat legislatif pusat. Hadir pula Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dan sejumlah kepala OPD sebagai bentuk kolaborasi lintas lembaga.
Di akhir kunjungan, Gubernur menyampaikan keprihatinan dan harapannya. Ia ingin pembangunan tidak bersifat eksklusif di wilayah kota. Infrastruktur, menurutnya, harus menjangkau hingga ke desa-desa terpencil.
Sebab baginya, “jalan adalah urat nadi. Jika jalannya rusak, ekonomi pun terhambat.”
