Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD Kukar, Selasa (30/9/2025) malam.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, jajaran perangkat daerah, serta 33 anggota DPRD Kukar lainnya.
Dalam laporan Badan Anggaran mengenai P-APBD tersebut, diketahui bahwa anggaran pendapatan yang sebelumnya Rp 11,5 triliun, turun sebesar Rp 314,9 miliar, sehingga menjadi Rp 11,1 triliun.
Secara keseluruhan, fraksi DPRD Kukar menyetujui P-APBD tersebut, namun dengan catatan seperti memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, memastikan belanja modal memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing daerah, serta meningkatkan komunikasi antara TAPD dan DPRD.
Adapun sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Rendi, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh pihak DPRD Kukar karena telah bekerjasama untuk menuntaskan Raperda ini. “Ini adalah sinergi antara eksekutif dan legislatif yang telah menghasilkan dokumen yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam P-APBD tersebut tidak ada penambahan agenda maupun kegiatan infrastruktur baru, dan hanya dilakukan pergeseran. Menurutnya, prioritas saat ini adalah penyaluran beasiswa tahap 2, setidaknya kepada empat ribu mahasiswa di Kukar.
“Setelah di sahkan oleh DPRD, kita tunggu DPA-nya. Setelah itu dana beasiswa bisa segera disalurkan kepada mahasiswa di Kutai Kartanegara.
Lebih lanjut, Rendi berharap, dengan disahkannya Raperda P-APBD tahun 2025 ini, pemerintah daerah optimis dapat melanjutkan dan menyelesaikan program pembangunan yang telah direncanakan demi tercapainya visi dan misi daerah.
Penulis: Azizah/Kabarnews.co
