Kabarnews.co, TENGGARONG – Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rinda Desianti, menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya pada momentum tertentu seperti Pemilu atau Pilkada.
Menurutnya, pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. “Pendidikan politik bukan hanya soal pemilihan umum, tapi juga bagaimana membangun kesadaran untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban itu dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).
Rinda menjelaskan, dalam kehidupan sosial masyarakat, banyak momen yang sebenarnya bisa menjadi bagian dari pendidikan politik, seperti keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), pemilihan ketua RT, atau kegiatan serupa di tingkat kelurahan. “Hal-hal seperti itu menjadi penting karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan di daerah. Itulah inti dari pendidikan politik,” tambahnya.
Ia menyebut, sasaran pendidikan politik mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan yang diharapkan semakin aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. “Kita ingin semua segmen masyarakat bisa terlibat agar partisipasi dan kepedulian terhadap pembangunan daerah semakin tinggi,” jelasnya.
Untuk saat ini, beberapa kegiatan pendidikan politik di Kukar belum terlaksana karena adanya perubahan program tahun 2025 serta masih menunggu keluarnya Tim Penilai Akhir (TPA). “Sementara ini, kegiatan kami masih difokuskan pada penyelesaian program murni tahun 2025,” ungkap Rinda.
Sebelumnya, Kesbangpol Kukar juga telah melaksanakan kegiatan pembauran dan wawasan kebangsaan, salah satunya melalui sosialisasi di Kecamatan Samboja dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, seperti akademisi Universitas Kutai Kartanegara dan perwakilan Kejaksaan Negeri.
“Sedangkan untuk kegiatan hari ini, kami menghadirkan Bu Yulia Parlina dari kelompok pro-demokrasi, yang juga mantan Komisioner Bawaslu, serta Pak Surya Irvani dari kalangan akademisi,” sebutnya.
Rinda menambahkan, hasil dari pendidikan politik memang tidak bisa dilihat secara instan, namun dampaknya mulai terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. “Tingkat partisipasi pemilih di Kukar meningkat dari sekitar 56 persen pada Pemilu 2019 menjadi 70 persen pada Pemilu 2024. Sementara pada Pilkada 2024 mencapai 68 persen, hanya turun 2 persen dari sebelumnya. Artinya, kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam memilih pemimpin sudah semakin baik,” terangnya.
Ia berharap tren positif ini terus berlanjut. “Memilih memang hak, tapi hak itu juga bagian dari tanggung jawab dalam menentukan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Penulis: Azizah | Kabarnews.co
