Menghadapi realitas antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, Pemkot Samarinda tak tinggal diam. Salah satu solusi yang kini tengah dirancang adalah membangun SPBU khusus bagi ASN. Bukan semata-mata soal kemudahan, tapi ini tentang penataan ulang sistem distribusi bahan bakar agar lebih efisien dan tidak membebani jalur subsidi.
Langkah ini dinilai sebagai upaya proaktif agar kendaraan-kendaraan milik ASN tidak turut mengantre di jalur BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat umum. Dengan memisahkan jalur konsumsi, pemerintah berharap bisa meredam kemacetan dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Marnabas Patiroy selaku Asisten II Pemkot Samarinda mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan identifikasi terhadap empat lokasi yang dianggap strategis. Dua di antaranya akan dipilih untuk pembangunan SPBU ASN, satu di kawasan Samarinda Seberang atau Loa Janan Ilir dan satu lagi di kawasan kota.
“Yang penting saat ini adalah menentukan titiknya dulu. Pertamina sudah memberikan sinyal positif, karena ini bukan proyek bisnis, melainkan solusi kemacetan. Kami tidak ingin ASN malah turut menambah antrean di jalur BBM subsidi seperti pertalite,” ujarnya.
SPBU khusus tersebut nantinya hanya akan melayani pembelian BBM nonsubsidi. Kendaraan dinas, maupun pribadi milik ASN dan perangkat pemerintahan, akan diarahkan untuk mengisi BBM di sana. Selain memisahkan jalur, ini juga menjadi langkah edukatif dalam disiplin energi.
Terkait pengelolaan, Pemkot membuka ruang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik dari sisi investasi maupun teknis operasional. “Kalau bisa lewat BUMD, no problem. Yang penting titiknya dulu, karena Pertamina akan melakukan pengecekan kelayakan teknis sebelum proyek dijalankan,” jelas Marnabas.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, juga telah memberi arahan tegas agar rencana teknis segera diselesaikan. Diharapkan, anggarannya masuk ke perubahan APBD tahun ini, sehingga pengerjaan fisik bisa dimulai di tahun 2026.
Jika proyek ini terwujud, Pemkot Samarinda akan menjadi pelopor dalam menciptakan tata kelola BBM berbasis fungsi sosial—memastikan subsidi tepat sasaran, sekaligus menciptakan ketertiban energi di ruang publik. (*)
