Pelantikan 3.870 PPPK oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) membawa konsekuensi anggaran yang signifikan. Sekitar seperlima dari total APBD Kukar kini dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai. Ini bukan keputusan ringan, dan Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan bahwa konsekuensinya harus dibayar dengan kontribusi nyata.
“Ini bukan angka kecil. 20 persen dari APBD itu jumlah yang sangat signifikan. Artinya, kehadiran para PPPK ini harus benar-benar membawa dampak nyata dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegas Edi dalam sambutannya di Stadion Aji Imbut, Senin (26/5/2025).
Bupati menekankan bahwa ASN PPPK bukan lagi tenaga lepas yang bisa bekerja tanpa tekanan. Mereka terikat sistem, bertanggung jawab penuh, dan harus siap dievaluasi setiap tahun.
“PPPK itu status ASN, punya tanggung jawab besar dan terikat sistem evaluasi kinerja. Tidak ada toleransi untuk kinerja buruk,” tegasnya.
Pemkab Kukar menyusun sistem pengawasan ketat dengan melibatkan Sekda dan tim evaluasi khusus. Dengan ini, Edi ingin memastikan bahwa kinerja menjadi tolok ukur utama.
Dari sisi fiskal, belanja pegawai kini bersaing dengan sektor pembangunan lainnya. Namun, Bupati Edi menyatakan siap mengalokasikan anggaran besar ini jika hasilnya jelas.
“Saya rela anggaran kita banyak tersedot untuk pegawai, asal sekolah-sekolah lebih baik, layanan puskesmas meningkat, dan pelayanan publik di kantor camat serta dinas jadi lebih cepat dan profesional,” katanya.
Penempatan PPPK juga menjadi perhatian serius. Kepala daerah meminta seluruh kepala OPD menempatkan ASN baru secara tepat, berdasarkan kompetensi dan kebutuhan riil di lapangan.
“Jangan hanya dijadikan penggembira di kantor. Tempatkan mereka sesuai kompetensi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kukar, Rakhmadi, mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Menurutnya, PPPK harus menjadi agen perubahan.
“Gunakan teknologi, buat sistem lebih cepat dan transparan,” ujarnya.
Masyarakat Kukar kini menanti bukti bahwa rekrutmen besar-besaran ini bukan sekadar formalitas. Investasi anggaran sebesar itu harus dibuktikan dengan layanan publik yang lebih responsif dan profesional.
“Kita butuh pegawai yang bisa turun langsung ke lapangan, bukan yang hanya duduk di balik meja. Ini era baru,” pungkas Bupati Edi.
Dengan sistem evaluasi berbasis kinerja dan alokasi anggaran yang besar, PPPK Kukar 2025 menjadi pertaruhan besar dalam reformasi pelayanan publik di daerah.
