Kabarnews.co, Samarinda – Dalam upaya mengatasi persoalan banjir yang kerap menghantui warga Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24 miliar pada tahun 2025 untuk program normalisasi sungai.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari pendekatan terpadu yang melibatkan kerja sama lintas instansi guna mengatasi banjir secara menyeluruh, bukan sekadar solusi sementara.
“Anggaran ini merupakan bagian dari upaya komprehensif Pemprov Kaltim dalam menanggulangi persoalan banjir yang kerap melanda ibu kota provinsi ini,” ujar Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Selasa (9/6/2025).
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjawab aspirasi dari massa aksi Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam yang menuntut penanganan banjir secara serius.
Firnanda menegaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan sinergi antara Pemprov Kaltim, Pemerintah Kota Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan dari Kementerian PUPR. Salah satu fokus utama program ini adalah normalisasi Sungai Karang Mumus, yang menjadi sumber utama genangan saat hujan deras.
“Secara langsung, kami sudah menandatangani perjanjian antara pemerintah provinsi dengan BWS dan pemerintah kota,” paparnya.
Dalam perjanjian tersebut, tugas masing-masing pihak telah ditentukan: Pemkot Samarinda menangani masalah sosial dan pemukiman warga di bantaran sungai, Pemprov Kaltim bertanggung jawab atas pekerjaan fisik normalisasi sungai, dan BWS akan membangun turap setelah area siap.
Firnanda menambahkan bahwa beberapa titik masih terkendala oleh masalah sosial seperti relokasi warga, namun koordinasi terus dilakukan untuk mempercepat proses.
“Ini sudah berjalan, hanya saja tinggal beberapa titik yang belum selesai masalah sosialnya. Ini yang sedang kita kejar,” tambahnya.
Selain Sungai Karang Mumus, wilayah lain seperti Sungai Karang Asam Kecil dan daerah hulu Benanga juga menjadi perhatian, karena turut menyebabkan banjir di kawasan strategis seperti Jalan Juanda.
Firnanda menekankan bahwa banjir bukan hanya soal luapan sungai, tetapi juga diperparah oleh sistem drainase yang belum memadai serta aliran air dari hulu yang tidak tertangani dengan baik.
Meski tantangan masih banyak, ia menyatakan ada kemajuan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau kita lihat progresnya sebelum tahun 2019 sampai dengan sekarang, banjir kita itu sebetulnya sudah sangat berkurang dari sisi waktu,” kata Firnanda.
Kini, jika sebelumnya banjir bisa bertahan hingga beberapa hari, durasinya telah berkurang drastis menjadi hitungan jam, sebuah kemajuan yang memberi harapan bagi masyarakat Samarinda.
Normalisasi sungai dinilai sebagai langkah penting dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan perubahan iklim serta urbanisasi yang makin cepat di ibu kota provinsi ini. (*)
Sumber : kaltim.antaranews.com
Penulis : Rachaddian
