Kabarnews.co, Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya menjawab persoalan kemiskinan di pedesaan. Namun di tengah semangat tersebut, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono justru menyampaikan kekhawatiran: koperasi bisa saja sukses secara bisnis, tapi gagal menyentuh akar kemiskinan warga desa.
“Saya khawatir koperasi desa ini untung, tapi enggak menurunkan angka kemiskinan,” ujar Ferry saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Rabu, 9 Juli 2025.
Ferry menyoroti bahwa koperasi membutuhkan fondasi yang kuat untuk berjalan secara efektif, terutama dalam bentuk data mikro yang akurat di tingkat desa. Ia menyebut, kementeriannya tidak memiliki informasi dasar yang seharusnya menjadi panduan bagi koperasi dalam menentukan langkah.
“Misal koperasi mau jadi pengecer elpiji, kami di desa tidak mendapatkan data jumlah anggota keluarga yang membutuhkan gas elpiji,” katanya.
Menurut Ferry, persoalan data menjadi kunci utama keberhasilan. Tanpa informasi presisi, koperasi hanya akan beroperasi secara umum dan berisiko tidak menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Ia menyebut, sudah saatnya pemerintah tidak lagi mengandalkan pendekatan berbasis asumsi.
“Supaya kebijakan tersebut tidak didasarkan oleh asumsi atau data semu,” lanjutnya.
Menariknya, Ferry mengangkat kisah sukses Presiden Tiongkok, Xi Jinping, yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam waktu lima tahun. Salah satu resep utamanya adalah penggunaan data desa yang presisi untuk menentukan sasaran bantuan dan intervensi.
“Dengan data presisi, mereka tahu treatment yang diberikan,” ungkap Ferry yang juga berasal dari Partai Gerindra.
Ia juga menyoroti bahwa berbagai skema bantuan sosial selama ini belum memberikan hasil signifikan dalam menekan kemiskinan. Ia berharap koperasi tidak bernasib sama, hanya menjadi kendaraan ekonomi tanpa dampak sosial yang nyata.
“Sama halnya dengan koperasi. Padahal kita ingin koperasi desa ini didirikan untuk mengurangi kemiskinan,” ucapnya.
Ferry pun mengajak DPR untuk bersama-sama membentuk roadmap yang jelas, agar koperasi desa tak hanya menjadi wacana, melainkan solusi yang terukur. Ia bahkan mengusulkan adanya forum nasional yang membahas pentingnya data desa.
“Mohon jadi catatan penting dalam rapat dengar pendapat ini, kita buat simposium bersama atau forum bersama tentang urgensi data pedesaan yang presisi,” ujarnya.
Pesan Ferry memberi peringatan penting: membangun koperasi bukan hanya soal menjalankan usaha di desa, tapi soal bagaimana membuat usaha tersebut benar-benar menjadi alat pemerataan dan pengentasan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, koperasi berisiko hanya jadi simbol semata—berjalan, tapi tak sampai ke tujuan. (*)
Sumber : tempo.co
Editor : Rachaddian
