Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini disampaikan langsung oleh Bupati dr. Aulia Rahman Basri dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar, Senin (30/6/2025), sekaligus memaparkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar dipimpin Ketua DPRD Ahmad Yani, dan dihadiri Wakil Bupati Rendi Solihin, unsur Forkopimda, Sekda Kukar Dr. H Sunggono, kepala OPD, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, akademisi, hingga perwakilan organisasi masyarakat.
Aulia menyampaikan bahwa pelaporan ini merupakan kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta standar akuntansi pemerintah. Laporan yang dia sampaikan mencakup LRA, Neraca, LAK, LO, LPE, LPSAL, dan CaLK yang sudah diaudit BPK RI.
“Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2024,” ujar Aulia.
Bupati Kukar itu menambahkan bahwa opini tersebut menjadi bukti kuat semangat transparansi dan akuntabilitas.
“Opini ini adalah bukti nyata bahwa semangat transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Ia juga berterima kasih kepada DPRD Kukar dan semua pihak yang mendukung, serta berharap kerja sama tetap terjalin untuk mempertahankan WTP di tahun-tahun berikutnya.
“Karena pada akhirnya, tata kelola keuangan yang baik akan bermuara pada pembangunan yang berkeadilan, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kukar sesuai visi besar Program Kukar Idaman,” pungkasnya.
Acara diakhiri dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Bupati Aulia kepada Ketua DPRD Ahmad Yani, disaksikan seluruh peserta rapat dan undangan. (Adv)
***
Editor : Rachaddian (dion)
