Kabarnews.co, TENGGARONG – Wacana penerapan Work From Home (WFH) secara nasional pada 2026 mulai direspons Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Di tengah dorongan adaptasi kebijakan kerja fleksibel, kesiapan infrastruktur dan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengakui hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait implementasi WFH secara luas. Namun demikian, pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah antisipatif.
“Kami masih menunggu kebijakan resmi, apakah diputuskan pusat atau diserahkan ke daerah,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Sejumlah skema mulai disiapkan, mulai dari sistem kerja hybrid hingga pengaturan ulang hari kerja ASN. Meski begitu, perubahan pola kerja ini dinilai tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait potensi ketimpangan kinerja jika tidak diimbangi kesiapan sistem pendukung.
Ketergantungan pada layanan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, percepatan digitalisasi menjadi kebutuhan, namun di sisi lain kesiapan perangkat, jaringan internet, hingga kemampuan sumber daya manusia (SDM) belum merata di setiap organisasi perangkat daerah.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat koordinasi internal pemerintahan serta berdampak pada lambatnya pelayanan publik apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Tidak boleh sampai daerah menetapkan kebijakan sendiri tanpa selaras dengan provinsi. Harus ada sinkronisasi,” tegas Sunggono.
Di tengah wacana fleksibilitas kerja, Pemkab Kukar juga menegaskan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Layanan publik yang bersifat langsung tetap mengharuskan kehadiran fisik ASN di kantor.
“Pelayanan publik tetap berjalan normal. WFH hanya untuk pegawai yang tidak berada di posisi pelayanan,” jelasnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan WFH bukan sekadar memindahkan lokasi kerja, tetapi membutuhkan transformasi sistem birokrasi secara menyeluruh. Tanpa kesiapan yang matang, kebijakan ini berisiko tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja.
Pemkab Kukar kini terus mempersiapkan sistem yang lebih adaptif agar mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
