Kabarnews.co, TENGGARONG – Sebanyak 28 mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda mengikuti audiensi dan silaturahmi bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (6/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah terkait pengembangan program sosial, keagamaan, dan kemahasiswaan.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar itu dihadiri mahasiswa dari berbagai organisasi kampus, seperti Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). Selain berdiskusi mengenai program kerja, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman langsung memahami proses komunikasi kebijakan publik di pemerintahan daerah.
Wakil Dekan III FUAD UINSI Samarinda, Mohammad Salehudin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih erat antara kampus dan pemerintah daerah. Menurutnya, banyak program kampus yang dapat dikolaborasikan bersama Pemkab Kukar.
“Kunjungan ini kami kemas dalam audiensi dan silaturahmi antara mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah program yang diusulkan meliputi kegiatan internasional, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, terdapat pula program di bidang keagamaan dan sosial seperti tahfiz Al-Qur’an, pembinaan da’i, hingga pendampingan mualaf.
Pemerintah Kabupaten Kukar menyambut baik berbagai usulan tersebut. Asisten I Setdakab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menilai keterlibatan mahasiswa dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah merupakan bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.
“Tentu kami mengapresiasi baik inisiasi dari teman-teman mahasiswa. Ini tentu bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, baik itu pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat,” katanya.
Menurut Salehudin, dukungan dari pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat dibutuhkan agar berbagai program tersebut dapat berjalan optimal. Namun ia menegaskan, seluruh kegiatan tetap harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai aturan yang berlaku.
“Intinya kegiatan itu harus teranggarkan dan terdaftar dulu, baru bisa dieksekusi,” tegasnya.
Melalui audiensi ini, mahasiswa tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga belajar memahami bagaimana pemerintah daerah merancang kebijakan dan menjalin kemitraan dengan dunia pendidikan untuk kepentingan masyarakat luas.
