Penguatan Infrastruktur Jadi Fondasi Menuju Desa Mandiri di Kukar

No comments

Kabarnews.co, TENGGARONG – Upaya memperkuat infrastruktur dasar terus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mendorong percepatan kemandirian desa. Akses jalan, pasar, dan sarana publik dinilai sebagai fondasi penting untuk menunjang kemajuan wilayah pedesaan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dipandang sekadar sebagai kebutuhan teknis. Ia menekankan bahwa keberadaan fasilitas fisik merupakan komponen utama dalam penilaian status desa mandiri.

“Tanpa jalan yang baik, pasar yang aktif, dan sarana publik lainnya, desa tidak akan bisa berkembang secara optimal, meskipun potensi sumber daya manusianya besar,” kata Arianto pada Selasa (06/05).

Ia menambahkan bahwa indikator desa mandiri juga mencakup pengelolaan layanan keuangan, dinamika ekonomi lokal, dan keberadaan lembaga desa. Namun, semua elemen tersebut tetap membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat agar dapat berfungsi maksimal.

Arianto mencontohkan bahwa desa yang memiliki akses jalan memadai akan lebih mudah mengembangkan sistem perdagangan, memperluas konektivitas produk ke pasar di wilayah perkotaan, dan menciptakan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakatnya.

Menurutnya, desa-desa yang berlokasi di sekitar kawasan kota atau wilayah pengembangan biasanya memperoleh prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri dalam mempercepat akselerasi pembangunan di wilayah tersebut.

“Sebaliknya, desa-desa di wilayah terpencil masih tertinggal akibat keterbatasan akses, yang membuat pelayanan publik dan pembangunan ekonomi berjalan lebih lambat dibanding desa lainnya,” tandasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemkab Kukar terus meningkatkan fokus pada penguatan infrastruktur dasar, terutama pembangunan jalan penghubung antarwilayah desa, demi memastikan distribusi manfaat pembangunan secara merata.

“Langkah ini sangat penting agar kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa,” pungkas Arianto. (Adv)

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar