Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan inovasi untuk membenahi sistem pelayanan publik di tingkat desa. Salah satu strategi yang kini tengah digalakkan adalah percepatan digitalisasi desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola desa yang lebih efisien dan modern.
Transformasi digital ini dipandang sebagai langkah penting untuk mempercepat alur administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendorong transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa langkah ini sudah menjadi keharusan seiring berkembangnya tuntutan pelayanan yang lebih profesional dan responsif di era teknologi.
“Digitalisasi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang ketepatan dan kejelasan data. Ini akan berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat,” tegas Arianto pada Selasa (05/05).
Menurutnya, sistem digital akan mengurangi beban kerja manual perangkat desa yang selama ini menjadi kendala dalam hal keakuratan data dan efektivitas waktu kerja. Selain itu, proses administrasi yang sebelumnya lambat kini bisa dilakukan dengan lebih cepat dan minim kesalahan, asalkan ada kesiapan perangkat dan sumber daya manusia.
Sebagai bentuk keseriusan, DPMD Kukar telah memberikan pelatihan teknis bagi perangkat desa untuk membekali mereka dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi pendukung yang telah disiapkan.
Pelatihan ini tidak hanya mencakup penggunaan alat, tetapi juga pendampingan agar perangkat desa mampu memahami pentingnya penggunaan teknologi dalam sistem kerja mereka.
Transformasi digital di desa memang tidak hanya tergantung pada kesiapan SDM, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Dalam pemetaan yang telah dilakukan oleh DPMD, diketahui masih terdapat sejumlah desa yang mengalami kendala jaringan internet dan belum memiliki perangkat digital yang memadai.
“Beberapa daerah memang masih terkendala jaringan, tapi kami telah mengajukan koordinasi dengan instansi terkait agar infrastruktur digital bisa segera merata,” jelas Arianto.
Ia menegaskan bahwa DPMD Kukar sedang menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dinas teknis terkait dan penyedia layanan teknologi, untuk memastikan seluruh desa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas digital.
Dengan pendekatan ini, DPMD ingin memastikan bahwa tidak ada desa yang tertinggal dalam proses transformasi digital.
Lebih jauh, Arianto menekankan bahwa tujuan utama dari digitalisasi desa ini adalah membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Transparansi data dan efisiensi layanan akan mendorong terciptanya desa yang profesional dan akuntabel, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.
Arah kebijakan ini sejalan dengan visi Pemkab Kukar dalam menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh lini, termasuk dalam aspek pelayanan publik yang kini dituntut untuk lebih cepat, efisien, dan berbasis data yang akurat.
Melalui digitalisasi, desa-desa di Kukar diharapkan mampu bertransformasi menjadi entitas pemerintahan lokal yang tidak hanya modern, tetapi juga mampu bersaing di tengah perubahan zaman. (Adv)
