Kabarnews.co, TENGGARONG — Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program strategis yang dirancang pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis lokal. Namun, di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), belum seluruh desa mampu mengelola BUMDes secara optimal, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa dari 193 desa yang ada, baru sekitar 50 persen BUMDes yang aktif dan beroperasi secara produktif. Fakta ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Untuk itu kami mendorong pemerintah desa untuk menghidupkan kembali BUMDes yang tidak aktif. Tujuannya, tentu saja mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Arianto, Selasa (1/5).
Arianto menekankan bahwa BUMDes yang aktif terbukti mampu menjadi penggerak ekonomi desa. Dengan pengelolaan profesional dan berbasis potensi lokal, BUMDes bisa menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha baru, serta menjadi sumber pendapatan tambahan bagi desa.
Selain itu, kehadiran BUMDes juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Ketika BUMDes dikelola dengan baik, warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.
Pemerintah desa diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk merevitalisasi BUMDes yang tidak berjalan. Pendampingan, pelatihan manajemen, dan pemetaan potensi lokal menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali roda ekonomi desa melalui BUMDes.
“Langkah ini diharapkan tidak hanya mendongkrak ekonomi, tetapi juga membuat masyarakat desa lebih mandiri dan sejahtera,” pungkas Arianto. Reaktivasi BUMDes pun menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang berbasis kemandirian dan gotong royong masyarakat desa.(Adv/DpmdKukar)
