Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) secara proaktif mulai merumuskan serangkaian langkah antisipatif guna meredam efek kejut dari kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif tenaga listrik. Berbagai langkah mitigasi tersebut dirancang agar transisi kebijakan energi nasional tidak merusak stabilitas tatanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya bagi warga Kutai Kartanegara.
Merespons dinamika regulasi tersebut, Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, memberikan pandangannya secara komprehensif pada akhir bulan lalu, tepatnya pada Rabu (30/9/2026). Ia sangat memahami bahwa domain penyesuaian subsidi energi—baik pada sektor BBM maupun ketenagalistrikan—sepenuhnya merupakan hak prerogatif dan kewenangan mutlak pemerintah pusat. Oleh sebab itu, ruang gerak pemerintah daerah akan difokuskan secara penuh pada upaya pembentengan struktur sosial ekonomi rakyatnya.
“Pertama kewenangan itu memang berada di wilayah pemerintah pusat. Tentunya kalau kita di daerah itu menjaga, masih menjaga dari proses pemangkasan ini,” jelas Aulia menegaskan batasan ruang lingkup wewenang tata kelola kebijakan antara level pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
Di tengah turbulensi dan ketidakpastian yang berpotensi timbul akibat lonjakan harga energi dasar, Aulia menyebutkan bahwa fokus utama jajaran Pemkab Kukar saat ini adalah mengendalikan laju inflasi daerah secara ketat. Pihaknya akan berupaya keras memastikan agar tingkat inflasi tidak melonjak ekstrem dan tidak terkendali, yang dapat memicu eskalasi harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran secara tidak wajar. “Kami berusaha menjaga biar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya merinci langkah preventif pemerintah.
Selain berjuang menjinakkan potensi liarnya angka inflasi komoditas barang dan jasa, aspek lain yang menjadi konsentrasi penuh pemerintah daerah adalah melindungi kemampuan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemkab Kukar menilai bahwa rantai pasok ketersediaan dan keterjangkauan pemenuhan kebutuhan primer harian masyarakat harus dijamin tetap stabil di tengah kebijakan rasionalisasi belanja subsidi negara. “Kami juga menjaga terkait dengan kemampuan atau daya beli dari masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik,” urainya meyakinkan publik.
Lebih jauh, Aulia juga memetakan potensi risiko fatal yang bisa menghantam ketahanan fiskal keluarga di wilayah kekuasaannya. Karena itu, intervensi kebijakan pemerintah daerah turut diarahkan untuk mempertahankan tingkat pendapatan riil masyarakat pada berbagai sektor usaha. Hal ini dilakukan sebagai benteng pertahanan krusial agar kebijakan restrukturisasi subsidi energi nasional tidak serta-merta berimbas negatif pada meroketnya angka kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegas Aulia menyoroti urgensi perlindungan jaring pengaman sosial yang komprehensif dan responsif.
Sebagai catatan penutup, Bupati Aulia menyampaikan harapan logis terhadap rancangan kebijakan fiskal turunan dari pemangkasan subsidi tersebut. Ia menginginkan agar sisa anggaran negara yang berhasil dihemat dari alokasi subsidi energi dapat segera direalokasi secara bijak dan disuntikkan ke berbagai sektor yang berdimensi produktif. “Artinya ketika di sini dikurangi nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi. Dan kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya memberikan masukan berharga. (Adv)
Penulis : Jifran
