Foto: Prosesi pelantikan 35 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini dihadapkan pada pekerjaan rumah yang besar dalam membangun kembali tingkat kepercayaan publik. Berdasarkan hasil survei terakhir, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah tercatat baru mencapai angka 64 persen, yang seketika memicu dorongan evaluasi menyeluruh dari jajaran pimpinan daerah.
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan tajam Bupati Kukar Aulia Rahman Basri adalah lemahnya komunikasi aparatur dalam menjelaskan berbagai kebijakan dan kendala pembangunan kepada masyarakat. Pesan dan kritik tegas ini disampaikannya secara langsung saat melantik 35 pejabat di lingkungan Pemkab Kukar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026) sore kemarin.
Sebanyak 35 pejabat yang dilantik tersebut terdiri atas tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), lima pejabat administrator, dan 27 pejabat pengawas. Dalam arahannya, Bupati menuntut para pejabat baru agar tidak hanya berfokus menjalankan tugas administratif semata, tetapi juga wajib membangun komunikasi yang lebih terbuka terkait progres yang sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah.
Aulia menjelaskan, masyarakat pada dasarnya dapat memaklumi adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang tentu berdampak pada pelambatan sejumlah program dalam visi Kukar Idaman Terbaik. Namun, pemahaman dari warga tersebut tidak lantas membebaskan pemerintah dari tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan yang utuh dan transparan kepada publik.
“Akan tetapi, yang digarisbawahi oleh masyarakat adalah aparatur pemerintah tidak menampakkan diri, tidak melakukan komunikasi yang baik terkait dengan kendala-kendala yang kita alami,” tegas Aulia. Ia sangat menyayangkan bahwa pemerintah dinilai belum cukup hadir ke tengah masyarakat pada saat program-program tersebut belum dapat direalisasikan sesuai dengan ekspektasi awal.
Oleh karena itu, Bupati menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera membangun dan memperbaiki pola komunikasi publik yang berbasis pada data faktual. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat luas harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, dan bukan sekadar narasi pemanis yang dibuat hanya untuk membangun citra semu pemerintah.
“Harus media friendly. Bapak-Ibu hari ini bukan zamannya lagi untuk menghindari kawan-kawan wartawan. Bernarasi dengan baik. Narasi akan baik kalau kita punya data dengan baik,” imbuhnya. Ia mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, gerak-gerik dan tindakan aparatur diawasi oleh publik secara transparan layaknya berada di dalam sebuah akuarium.
Di luar aspek perbaikan komunikasi dan pelayanan, para pejabat baru ini juga dihadapkan pada tantangan konsolidasi pemerintahan dalam merampungkan tahapan finalisasi penyusunan anggaran 2027 di tengah keterbatasan fiskal. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi Pemkab Kukar untuk membuktikan bahwa dengan anggaran yang terbatas, pelayanan optimal tetap bisa dihadirkan bagi seluruh masyarakat.
