Kabarnews.co, Kutai Kartanegara – Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat memadati halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kamis siang, 14 Agustus 2025. Mereka datang membawa spanduk, poster tuntutan, dan pengeras suara. Orasi bergantian terdengar di bawah teriknya matahari, mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Kukar yang memangkas nominal Beasiswa Kukar Idaman 2025.
Koordinator aksi, Zulkarnain, menyebut keputusan itu keliru. Menurut dia, pemerintah seharusnya menambah alokasi anggaran ketika jumlah penerima meningkat, bukan mengurangi nominal bantuan. “Seharusnya ketika pemerintah Kukar menambah penerima, maka anggaran juga harus ditambah. Namun kenyataannya tidak demikian,” ujarnya.
Enam tuntutan dibawa massa: menolak pemangkasan anggaran beasiswa, menambah kuota anggaran penerimaan, membuka transparansi pengelolaan program, memangkas program hiburan demi pendidikan, mencopot Kepala Bagian Kesra, hingga mempercepat realisasi seragam gratis untuk anak TK–SMP tanpa pungutan pajak.
Ketegangan sempat memuncak ketika massa mendesak perwakilan pemerintah keluar dari gedung. Tak lama, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dendi Irwan Fahriza muncul menemui massa aksi. Rendi berdiri di hadapan barisan mahasiswa, mendengarkan satu per satu tuntutan yang dibacakan.
“Terima kasih atas semua yang telah disampaikan kepada kami. Kritikan ini sangat berarti bagi kepemimpinan kami yang baru ini, terutama untuk terus memperbaiki pendidikan di Kukar,” kata Rendi.
Dendi lalu memaparkan alasan penyesuaian nominal beasiswa. Ia menegaskan, kebijakan itu bukan pemangkasan anggaran, melainkan konsekuensi jumlah penerima yang membengkak jauh di atas kuota awal. “Kuota awal hanya 1.348, tapi setelah diverifikasi yang lolos mencapai 4.015. Pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi semua yang lolos, karena kalau sudah masuk sistem dan memenuhi persyaratan, otomatis akan diterima,” ujarnya.
Menurut Dendi, APBD 2025 sudah mengalokasikan anggaran sesuai kuota awal. Namun demi memenuhi janji untuk mengakomodasi semua penerima, pemerintah menyesuaikan besaran bantuan di semua kategori. Untuk D4/S1, misalnya, yang semula Rp5 juta per penerima kini menjadi Rp1,6 juta. Penyesuaian serupa dilakukan untuk SMA sederajat, S2, S3, dan stimulan pondok pesantren.
“Kalau semua persyaratan sudah sesuai Peraturan Bupati, tim beasiswa tidak punya alasan untuk menggugurkan. Menolak mereka justru akan menimbulkan pro dan kontra,” kata Dendi.
Sore itu, setelah menyerahkan berkas tuntutan, mahasiswa membubarkan diri dengan pengawalan kepolisian dan Satpol PP. Pemerintah berjanji akan mengevaluasi kebijakan beasiswa pada tahun mendatang agar kuota dan anggaran lebih proporsional dengan kebutuhan.
Sumber : Azizah/Kabarnews.co
