Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kukar Tahun 2027, di Ruang Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (12/1/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemkab Kukar.
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono, membahas mengenai isu strategis yang menjadi target kinerja pembangunan di tahun 2027.
Selain itu, ia menyampaikan sejumlah kebijakan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2027 yang berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Penyesuaian tersebut dilakukan seiring adanya koreksi terhadap APBP serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat yang harus didukung dan diselesaikan bersama.
“Tadi di antara yang sudah saya sampaikan, ada beberapa kebijakan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2027 yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, termasuk koreksi terhadap APBP dan kebijakan pemerintah pusat yang harus kita dukung,” ujar Sunggono.
Ia mengapresiasi respons positif seluruh perangkat daerah terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi modal penting dalam memastikan tahapan perencanaan berjalan sesuai target.
“Alhamdulillah, seluruh perangkat daerah merespons dengan baik. Insya Allah pada tahapan selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian musrenbang di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan,” katanya.
Sunggono menargetkan seluruh rangkaian musrenbang tersebut dapat diselesaikan pada Februari mendatang.
“Kita rencanakan seluruh proses itu bisa selesai di bulan Februari,” tambahnya.
Selain itu, dalam forum tersebut juga disepakati adanya perubahan skenario pelibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam forum RKPD. Ke depan, forum RKPD perangkat daerah akan diupayakan lebih efektif dengan pengelompokan berdasarkan rumpun urusan dan berada di bawah koordinasi masing-masing asisten.
Asisten I akan membawahi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Asisten II menangani bidang pembangunan, sementara Asisten III membidangi kebudayaan dan keuangan.
“Dengan pengelompokan seperti ini, pembahasan bisa lebih fokus dan efektif karena OPD yang terlibat saling berhubungan langsung satu dengan lainnya,” jelas Sunggono.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan di masing-masing rumpun urusan, termasuk forum ASN, forum jasa dan sektor pembangunan, Dewan Pendidikan, serta stakeholder lainnya.
“Challenge kita adalah memastikan seluruh stakeholder di masing-masing rumpun urusan benar-benar terlibat. Nanti masing-masing asisten akan mengoordinasikan sesuai bidangnya,” tuturnya.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Sunggono berharap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kukar ke depan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
Penulis: Azizah | Kabarnews.co
