Kabarnews.co, TENGGARONG – Penurunan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 tidak mengubah arah kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memastikan program prioritas tetap berjalan, terutama pembangunan infrastruktur yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat di Kutai Kartanegara.
Penurunan Bankeu tersebut tercatat sekitar Rp50 miliar, atau berkurang sekitar Rp15 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa pengurangan tersebut tidak akan menghentikan agenda pembangunan yang sudah direncanakan, termasuk proyek strategis bernilai besar yang tengah dipersiapkan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa turunnya alokasi bantuan keuangan merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional. Karena itu, pemerintah daerah harus menyikapinya dengan strategi pembangunan yang lebih terarah serta memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan.
Menurutnya, kewenangan pengalokasian Bankeu berada di tingkat provinsi, sehingga pemerintah daerah tetap menghargai setiap dukungan anggaran yang diberikan. Ia menegaskan bahwa komitmen pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena adanya penyesuaian anggaran.
Salah satu proyek strategis yang tetap menjadi prioritas adalah pembangunan jembatan penghubung antara Kecamatan Sangasanga dan Kecamatan Anggana. Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp1 triliun dan telah disepakati bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah.
Aulia menjelaskan, skema pendanaan pembangunan jembatan tersebut direncanakan dilakukan secara bersama, yakni sebagian dibiayai oleh pemerintah provinsi dan sebagian lainnya oleh pemerintah kabupaten. Model pembiayaan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek tanpa membebani satu pihak saja.
Lebih dari sekadar proyek fisik, pembangunan jembatan itu dinilai memiliki dampak strategis terhadap perkembangan wilayah. Konektivitas antara dua kecamatan tersebut diyakini mampu membuka akses baru bagi mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta menurunkan biaya logistik di kawasan sekitar.
Selain itu, pemerintah daerah menilai keberadaan jembatan tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama pada sektor perdagangan, perikanan, dan jasa. Aktivitas ekonomi yang meningkat diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah kabupaten juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar berbagai program pembangunan strategis tetap dapat berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
