Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan pembayaran utang kepada para kontraktor yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kukar saat menerima audiensi Forum Kontraktor di Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas kejelasan pembayaran utang yang hingga kini masih dinantikan para rekanan, terutama karena waktunya berdekatan dengan perayaan Idulfitri. Para kontraktor berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan pembayaran agar mereka juga dapat memenuhi kewajiban kepada para pekerja serta menyelesaikan tanggungan operasional lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kukar menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan skema pembayaran melalui pinjaman ke Bank Kaltimtara dengan nilai mencapai Rp820 miliar. Dana tersebut merupakan total utang pemerintah daerah yang telah melalui proses audit oleh Inspektorat.
“Tadi kami didatangi oleh kawan-kawan forum kontraktor yang mempertanyakan kejelasan pembayaran utang tahun 2025. Mengingat sekarang sudah menjelang Lebaran dan mereka juga harus memenuhi kewajiban kepada para pekerjanya,” ujarnya.
Ia menuturkan, proses pencairan pinjaman saat ini masih melalui beberapa tahapan administrasi, salah satunya proses akad kredit dengan pihak perbankan. Pemerintah daerah pun telah meminta agar proses tersebut dapat dipercepat agar pembayaran kepada para kontraktor tidak berlarut-larut.
“Tadi kami langsung menelpon pihak Bankaltimtara di depan para kontraktor untuk meminta percepatan proses. Mudah-mudahan besok bisa dilakukan akad kredit,” katanya.
Apabila proses akad kredit dapat dilaksanakan sesuai rencana, pemerintah daerah menargetkan dana pinjaman dapat langsung dicairkan ke kas daerah pada hari yang sama atau paling lambat keesokan harinya. Setelah dana masuk ke kas daerah, pembayaran kepada para kontraktor akan segera diproses.
“Kalau besok kita bisa akad kredit, target kami sorenya sudah bisa pencairan dari bank. Setelah uang masuk ke kas daerah, langsung kami bayarkan kepada para rekanan,” jelasnya.
Bupati juga mengimbau para kontraktor untuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna menyiapkan dokumen administrasi seperti SPP, SPM hingga penerbitan SP2D agar proses pembayaran dapat berjalan lebih cepat.
Ia memastikan dari sisi pemerintah daerah tidak ada kendala administrasi yang berarti karena sejumlah dokumen yang diperlukan telah ditandatangani. Pemerintah daerah pun berharap para kontraktor dapat bersabar sembari menunggu proses administrasi di pihak perbankan selesai.
“Kami berharap teman-teman kontraktor bisa bersabar. Dari pihak bank juga berkomitmen untuk mempercepat prosesnya, sehingga pembayaran ini bisa segera terealisasi,” pungkasnya.
