Kabarnews.co, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, melanjutkan diplomasi strategisnya dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Bertemu langsung Menteri PUPR Dody Hanggodo di Jakarta, Rudy menyampaikan tiga poin penting yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Kaltim: pembukaan blokir anggaran, kelanjutan proyek jangka panjang, dan percepatan pembangunan jalan nasional serta perbatasan.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari peninjauan lapangan yang dilakukannya pada akhir Juni lalu, saat ia menyusuri jalur perbatasan antara Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, termasuk wilayah Barong Tongkok. Kondisi jalan yang rusak parah menjadi alarm keras bahwa akses utama antarwilayah Kaltim dalam kondisi darurat infrastruktur.
Sebagai langkah konkret, Rudy meminta Kementerian PUPR segera membuka blokir anggaran senilai Rp129 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pemeliharaan jalan Kukar–Kubar, namun hingga kini belum dapat direalisasikan akibat kendala administratif di pusat.
“Hari ini kita diterima langsung Bapak Menteri PUPR di ruang kerja beliau. Insyaallah, masyarakat Kalimantan Timur yang jalannya hari ini rusak parah, ke depan akan segera kita benahi bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur,” kata Rudy optimistis.
Selain itu, Rudy juga berharap agar proyek Multi Years Contract (MYC) senilai Rp425,8 miliar yang akan berlangsung pada Agustus 2025 hingga Agustus 2027 tidak ikut terhambat, dan tetap berjalan sebagaimana direncanakan.
“Pak Menteri, terima kasih banyak atas dukungannya,” tambahnya.
Menteri PU Dody Hanggodo pun menyambut baik berbagai usulan tersebut. Ia menekankan bahwa kementeriannya siap bekerja sama dengan Pemprov Kaltim demi mempercepat pembangunan jalan dan irigasi, dua aspek penting untuk menunjang program nasional swasembada pangan dan stabilitas wilayah IKN.
“Insyaallah kita support Pak Gubernur untuk kemaslahatan seluruh rakyat Kaltim,” ucap Menteri Dody.
“Tetap koordinasi Pak Gubernur, jalan dan irigasi harus kita prioritaskan untuk mendukung swasembada pangan,” tegasnya.
Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Selain mendukung kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar, langkah ini juga memperkuat posisi Kaltim sebagai wilayah strategis di tengah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). (*)
Sumber : berauterkini.co.id
Penulis : Rachaddian
