Kabarnews.co, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah/2025 jatuh pada Sabtu (1/3/2025). Keputusan ini berbeda dengan Singapura dan Brunei Darussalam yang baru memulai puasa sehari setelahnya, pada Minggu (2/3/2025).
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa perbedaan ini terjadi akibat perbedaan posisi hilal yang diamati di setiap negara, meskipun sama-sama berpegang pada metode hisab dan rukyat dalam kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Dalam konferensi pers pada Jumat (28/2/2025) malam, Menag menjelaskan bahwa keputusan pemerintah Indonesia didasarkan pada hasil pengamatan hilal di Aceh. Meskipun hanya ada laporan rukyat dari satu lokasi, keputusan itu berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
“Karena kita merupakan satu wilayah hukum, jadi kalau ada orang menyaksikan bulan dan disumpah oleh Pengadilan Agama maka itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia,” ujar Nasaruddin.
Menurutnya, perbedaan awal puasa dengan Singapura dan Brunei Darussalam bukanlah hal baru. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasi di masing-masing negara.
“Kenapa kita (1 Ramadan) lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda,” lanjutnya.
Dalam metode imkanur rukyat yang digunakan oleh MABIMS, hilal dianggap terlihat apabila memiliki ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Berdasarkan perhitungan astronomi, hilal di Aceh memenuhi kriteria tersebut, sementara di beberapa wilayah lain, seperti Singapura dan Brunei Darussalam, sudut elongasi hilal masih di bawah ambang batas yang ditetapkan. Oleh karena itu, negara-negara tersebut menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Minggu (2/3/2025) dengan menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari.
Menag menegaskan bahwa perbedaan penentuan awal bulan hijriah sudah sering terjadi dan merupakan konsekuensi dari metode yang digunakan. Ia mengimbau agar masyarakat tetap menghormati perbedaan tersebut dan tidak menjadikannya sebagai sumber perpecahan. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan negara-negara MABIMS agar ke depan dapat menemukan titik temu dalam penentuan awal bulan hijriah. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
