Kabarnews.co, Jakarta – Wapres Gibran Rakabuming Raka batal berkantor di Papua. Meski sempat muncul wacana soal dirinya bakal berkantor langsung di wilayah timur Indonesia itu, ternyata hal tersebut hanya sebatas interpretasi awal atas tugas barunya.
Wacana itu sempat dihembuskan oleh Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra saat menghadiri acara Komnas HAM.
“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya, Selasa (8/7).
Namun tak lama berselang, pernyataan tersebut diluruskan oleh Mendagri Tito Karnavian. Ia menyebut bahwa Gibran hanya menjalankan tugas koordinatif sebagai Kepala Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3) – posisi yang sebelumnya juga diemban Wapres Ma’ruf Amin.
“Setahu saya tidak [menetap berkantor]. Konsepnya, konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya undang-undang itu yang disana sehari-hari adalah badan itu,” ujar Tito di kompleks parlemen.
Tito menjelaskan, memang ada gedung yang telah disiapkan di Jayapura. Tapi gedung tersebut bukan untuk Wapres, melainkan untuk badan pelaksana eksekutif percepatan pembangunan Papua.
“Sudah disiapkan dari dulu [gedungnya]. Tapi bukan untuk Wapres. Bukan, untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu,” jelasnya.
Yusril pun akhirnya mengonfirmasi bahwa Gibran tak akan berkantor di Papua.
“Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril, Rabu (9/7).
Dengan demikian, meski memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan Papua, Gibran akan tetap menjalankan fungsinya dari Jakarta sebagai pusat pemerintahan. (*)
Sumber : cnnindonesia.com
Editor : Rachaddian
