Kabarnews.co, MAKASSAR – Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 7,04 persen pada Triwulan II 2026. Di tengah capaian tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar meminta pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi turut diikuti perbaikan layanan dasar dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).
Hartono menyebut pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang diperhatikan Fraksi PKS dalam melihat perkembangan Makassar. Berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan yang diperbarui 15 September 2026, pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai 6,61 persen secara year-on-year pada Triwulan I 2026 sebelum meningkat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II.
“Apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang menunjukkan tren positif dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2026,” kata Hartono.
Secara kumulatif, ekonomi Makassar tumbuh 6,84 persen pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut berada di atas target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2026 sebesar 6,43 persen. Makassar juga disebut memberikan kontribusi 15,25 persen terhadap PDRB Pulau Sulawesi.
Hartono mengatakan capaian tersebut menjadi dasar bagi Fraksi PKS untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkot Makassar, khususnya dalam penyampaian Nota Keuangan dan APBD Perubahan 2026.
Namun, Fraksi PKS meminta pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada pencapaian indikator makro. Pemerintah kota dinilai perlu memastikan peningkatan aktivitas ekonomi berjalan seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Fraksi PKS mendorong pemerintah memperkuat pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat, mengendalikan belanja operasi, menjaga belanja produktif, serta memprioritaskan pelayanan dasar.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah memperluas kesempatan kerja dan perlindungan kelompok rentan. Setiap tambahan anggaran diharapkan memiliki target hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bagi Fraksi PKS, keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase lingkungan, meluasnya akses air bersih, tertanganinya persoalan sampah, bertambahnya kesempatan kerja, serta menguatnya UMKM,” ujar Hartono.
Sorotan Fraksi PKS kemudian diarahkan pada komposisi belanja dalam APBD Perubahan 2026. Belanja operasi disebut meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun.
Sementara itu, belanja modal mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar. Hartono meminta pemerintah menjelaskan dasar perubahan komposisi tersebut, terutama karena kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi aspirasi masyarakat.
Persoalan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan hingga akses air bersih disebut masih banyak disampaikan masyarakat. Aspirasi tersebut juga muncul dalam kegiatan reses anggota DPRD di wilayah Bangkala.
Fraksi PKS turut meminta penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai proyeksi. Pemerintah diminta memaparkan strategi untuk memperbaiki penerimaan hingga akhir tahun anggaran.
“Kami juga meminta penjelasan mengenai alokasi APBD Perubahan untuk penanganan banjir, drainase dan pelayanan air bersih, termasuk penentuan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat,” kata Hartono.
Pada rapat paripurna tersebut, sembilan fraksi DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Pembahasan APBD Perubahan 2026 selanjutnya akan menjadi bagian dari penentuan arah belanja daerah, termasuk bagaimana capaian pertumbuhan ekonomi 7,04 persen dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kota Makassar.
