Kabarnews.co, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, memberikan pandangan kritis terkait penerapan kurikulum mandiri yang saat ini diterapkan di Indonesia. Sapto mengingatkan bahwa keberagaman budaya dan jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia memerlukan penyesuaian dalam sistem pendidikan agar kurikulum dapat berjalan efektif dan relevan dengan kondisi lokal.
“Indonesia punya keberagaman yang besar, kurikulum tidak boleh sama di semua daerah,” kata Sapto dalam sebuah pernyataan.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka mungkin cocok untuk diterapkan di negara yang memiliki karakteristik penduduk homogen, penerapan yang sama di Indonesia tentu akan menghadapi tantangan besar.
Sapto menyarankan agar pendekatan kurikulum di Indonesia lebih mengedepankan adaptasi terhadap keberagaman lokal. Menurutnya, siswa yang bekerja keras harus diberi penghargaan yang sesuai dengan hasil kerja mereka, tanpa dibatasi oleh sistem yang terlalu kaku.
“Siswa pekerja keras hendaknya meraih nilai bagus tanpa membatasi potensinya secara merata,” ujarnya.
Selain itu, Sapto juga berpendapat bahwa jika dilihat dari konteks internasional, sistem pendidikan negara dengan jumlah penduduk kecil, seperti Swiss, lebih mudah untuk menerapkan kurikulum yang seragam.
“Di negara dengan jumlah penduduk kecil seperti Swiss, penerapannya mungkin lebih mudah. Namun di sini situasinya berbeda,” jelas Sapto.
Kurikulum Merdeka, meskipun memiliki niat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menurut Sapto, memerlukan evaluasi menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat mencerminkan keragaman budaya yang ada di masyarakat, serta mengakomodasi perbedaan sosial yang terdapat di setiap daerah.
Sapto menegaskan bahwa penyesuaian kurikulum ini penting untuk memastikan pendidikan yang lebih adil dan relevan, sehingga dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. (Adv DPRD Kaltim/Adl)
Penulis : Dion
