Kabarnews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, berhasil menorehkan prestasi dalam menekan angka stunting melalui kolaborasi antara kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa. Upaya terpadu ini terbukti menurunkan jumlah balita dengan gangguan pertumbuhan di wilayah tersebut secara signifikan selama dua tahun terakhir.
Kepala Desa Muara Enggelam, Madi, mengatakan kunci keberhasilan terletak pada peran aktif kader Posyandu yang menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi dan deteksi dini stunting. “Masih banyak orang tua yang tidak menyadari anaknya mengalami stunting karena terlihat sehat dan aktif. Padahal, pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya,” ujarnya.
Pada tahun 2024, Pemerintah Desa Muara Enggelam mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 juta dari dana desa untuk mendukung program kesehatan anak dan ibu hamil. Dana ini digunakan untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan bergizi, serta edukasi gizi keluarga yang dilaksanakan rutin setiap bulan.
Selain itu, intervensi juga dilakukan melalui program penyediaan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Madi menjelaskan bahwa pihaknya bahkan pernah menghadirkan dokter spesialis anak untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap warga. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan dini agar kasus stunting dapat ditekan sedini mungkin.
Meski hasilnya positif, Madi mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama rendahnya kesadaran sebagian orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak. “Kader Posyandu kami terus melakukan pendekatan langsung kepada keluarga agar mereka paham pentingnya gizi seimbang dan pemantauan rutin di Posyandu,” tambahnya.
Keberhasilan Desa Muara Enggelam mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto. Ia menilai strategi desa ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan daerah dalam penanganan stunting. “Pendekatan mereka yang fokus pada gizi, edukasi, dan partisipasi keluarga merupakan contoh nyata penerapan konvergensi stunting di tingkat desa,” kata Arianto.
Menurut data dari situs resmi Pemkab Kukar (kutaikartanegarakab.go.id), angka stunting di Kutai Kartanegara pada 2023 berada di kisaran 14,2 persen, menurun dari 16,7 persen pada tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut turun hingga di bawah 10 persen pada 2025 melalui dukungan lintas sektor dan optimalisasi peran desa.
Arianto menegaskan, DPMD Kukar akan terus memberikan asistensi dan pelatihan kepada pemerintah desa agar program serupa dapat diadopsi di wilayah lain. Ia menilai peran desa sangat penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat. “Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga kesejahteraan dan masa depan generasi,” tutupnya.
