Kabarnews.co, Kutai Kartanegara – Upaya penyempurnaan data kelembagaan masyarakat di desa dan kelurahan kembali dipercepat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Proses verifikasi dan validasi yang telah berlangsung selama dua bulan terakhir kini memasuki tahap final, dengan kegiatan perampungan dilaksanakan di ruang Kepala Dinas PMD Kukar pada Selasa (7/10/2025) dan diikuti oleh jajaran staf dinas.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa, Riyandi Elvander, menyampaikan bahwa pemetaan lembaga desa hampir diselesaikan sepenuhnya. Ia menjelaskan bahwa hanya wilayah tertentu yang masih dalam proses pengecekan. “Ini adalah bulan terakhir, di mana pemetaan tinggal di desa wilayah zona Tengah dan zona Hulu,” jelasnya.
Pada tahap akhir ini, Elvander menuturkan bahwa fokus utama diarahkan ke zona Hulu. Ia berharap Posyandu yang telah bertransformasi menjadi Posyandu dengan Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bisa segera dimasukkan ke dalam sistem nasional. “Itu merupakan salah satu syarat ke depan untuk mengaktifkan sebuah posyandu,” ungkapnya, menegaskan pentingnya registrasi resmi ke Kemendagri.
Selain memastikan status Posyandu berbasis SPM, DPMD Kukar juga menata ulang sistem pengelolaan Posyandu. Elvander menyatakan bahwa kategorisasi Posyandu seperti Balita, Lansia, atau Posbindu tidak lagi digunakan. “Nanti cukup disebut Posyandu saja, tapi Posyandu yang menjalankan enam standar pelayanan minimal perangkat daerah,” ujarnya.
Tidak hanya Posyandu, proses verifikasi dan validasi ini juga mencakup seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Elvander dalam penjelasannya. “Seluruh lembaga kemasyarakatan, baik itu RT, Karang Taruna, maupun PKK,” tandasnya.
Dengan penyelesaian tahap akhir ini, DPMD Kukar berharap data kelembagaan masyarakat dapat tersusun lebih akurat sebagai dasar perencanaan dan peningkatan kualitas pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.
