Kabarnews.co, TENGGARONG – Program terpadu pemberdayaan sumber daya manusia bertajuk “Kukar Siap Kerja” yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) lewat jalur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) terus menunjukkan tren capaian yang membanggakan. Keberhasilan program inovatif tersebut hingga saat ini sukses menempatkan hampir 600 pesertanya terserap aktif di dunia kerja, mendorong pemerintah untuk terus melakukan perluasan dan meluaskan jangkauan sasaran spesifik, salah satunya menyasar para pemuda dengan kriteria kelompok desil 1 hingga desil 5.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menjabarkan secara esensial bahwa kehadiran program Kukar Siap Kerja didesain guna menjembatani ketimpangan tajam yang acap kali memisahkan kapasitas kandidat dengan kualifikasi dari pihak penyedia lapangan kerja. Materi pemusatan pelatihan teknis dalam agenda ini tidak semata diproyeksikan sebatas upaya mendongkrak kapabilitas murni perseorangan, melainkan didesain sedemikian rupa agar sangat relevan dengan kebutuhan skill riil yang dikeluhkan di level industri berskala raksasa sekalipun.
“Konsepnya adalah mendekatkan gap antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Pemberi kerja ini punya gap kompetensi, sementara pencari kerja kadangkala tidak punya kompetensi sebagaimana yang diminta para pemberi kerja,” kata Aulia dalam acara pengarahan pada Sabtu (3/10/2026) lalu. Untuk mewujudkan ekosistem sinergis tersebut, Pemkab Kukar menggandeng lembaga tinggi SKK Migas guna merumuskan program pendayagunaan investasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam melahirkan bakat-bakat mumpuni di tingkat kewilayahan.
Menyentuh sasaran rekrutmen terbaru, Aulia memastikan bahwa porsi kuota bagi pelaksanaan bursa kepelatihan teknikal gelombang ini akan menitikberatkan keterlibatan elemen pemuda-pemudi di tingkat kategori kesejahteraan sosial pada lapisan desil 1 sampai dengan desil 5. Fokus spesialisasi yang mendominasi materi pengayaan keahlian peserta dari lapisan kelompok sosial prioritas tersebut akan banyak mencakup spesifikasi kerja lapangan level tinggi, sebut saja pengoperasian loader, juru las (welder), serta keahlian penguasaan unit alat berat manufaktur dan pengerukan.
Keberhasilan penyerapan hampir 600 alumni program Kukar Siap Kerja juga tak menyurutkan niat pemerintah untuk terus merasionalisasikan besaran alokasi anggaran khusus pendidikan teknis juru las atau welder. Saat ini, Bupati Kukar gencar berkomunikasi dengan operator migas agar penerapan standar minimum kualifikasi dapat diturunkan levelnya, menyusul fakta perputaran biaya pendidikan sertifikasi bergengsi welder 4G yang bisa menguras anggaran hampir Rp150 juta per orang, angka yang di luar batas daya jangkau operasional pemerintah.
Aulia secara logis memaparkan bahwa tidak seluruh ekosistem industri yang merambah masuk ke Kukar, contohnya perusahaan galangan kapal konvensional, sungguh-sungguh membutuhkan tenaga juru las yang tersertifikasi di tingkat setinggi 4G. Atas pandangan efisiensi tersebut, ia berharap kurikulum penyeragaman kualifikasi di kawasan Kukar dapat dikoreksi untuk membuka gerbang partisipasi yang jauh lebih massal, yang diharapkan pada saat bersamaan dapat memangkas signifikan nilai beban fiskal setiap serapan jumlah angkatan diklat dari pemerintah.
Kendati masih terbatasi ketersediaan plafon APBD yang memaksa pemkab hanya sanggup menerjunkan kapasitas angkatan terbatas yakni 25 personel lulusan di saban penyelenggaraan yang kini tengah memasuki batch keempat, komitmen kolaborasi pengaryaan SDM di titik ring kawasan 1 industri migas tetap menjadi nyawa utama program ini. Aulia mendesak sinergitas KKKS di wilayah ring 1 perusahaan PHM atau ENI agar serapan pelatihannya senantiasa tertuju memfasilitasi penempatan wajib bagi penduduk pribumi setempat pasca mereka menamatkan jenjang edukasi vokasional. (Adv)
Penulis : Jifran
