Kabarnews.co, SAMARINDA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memaparkan sejumlah strategi jitu terkait tata kelola pemerintahan daerah yang berfokus pada efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. Pengalaman memimpin birokrasi selama setahun terakhir tersebut dibagikan Aulia saat hadir sebagai dosen tamu dalam Kuliah Umum Program Magister Administrasi Publik (MAP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda.
Dalam forum akademis bergengsi yang mengangkat tema “Menjaga Kualitas Pelayanan Publik di Tengah Ruang Fiskal yang Semakin Terbatas” pada Sabtu (10/10/2026) pekan lalu itu, Aulia blak-blakan membedah kondisi riil postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia membeberkan berbagai kebijakan adaptif yang ditempuh Pemkab Kukar untuk menjaga roda pembangunan tetap berputar.
Menghadapi tekanan dan keterbatasan ruang fiskal, Aulia menjelaskan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk jauh lebih cermat dalam memilah prioritas program belanja. Langkah antisipatif yang diambil pemerintah mencakup optimalisasi efisiensi pada sektor belanja operasional, sembari memastikan stabilitas kinerja birokrasi dengan mempertahankan plot belanja pegawai tanpa sedikit pun melakukan pemangkasan.
“Yang pertama kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya untuk melakukan proses efisiensi di sektor belanja operasi dan kita berupaya untuk mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang,” tegas Aulia. Menurutnya, konsep efisiensi bukan berarti sekadar mengunci keran pengeluaran, melainkan mengarahkan ketersediaan dana agar benar-benar memberikan faedah nyata.
Di luar instrumen kebijakan anggaran, Bupati Kukar turut menyoroti aspek non-materi yang tak kalah krusial, yakni tentang urgensi membangun kepercayaan (trust) masyarakat terhadap muruah pemerintah. Ia menilai sebagus apa pun program pembangunan yang telah dieksekusi di lapangan, esensinya akan menguap begitu saja apabila masyarakat tidak pernah memahami atau merasakan langsung kehadirannya.
Berangkat dari paradigma tersebut, Aulia menekankan pentingnya elemen government branding melalui strategi komunikasi publik yang masif, transparan, dan terukur. “Untuk membuat masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, maka kita harus membangun trust ke masyarakat. Untuk membangun trust itu, apa yang sudah kita lakukan harus tersampaikan dengan baik ke masyarakat,” paparnya kepada para mahasiswa.
Dalam menyukseskan jembatan komunikasi tersebut, Aulia menempatkan peran insan pers dan media massa pada posisi yang sangat strategis. Media dinilai memiliki kompetensi luhur untuk membantu mendistribusikan berbagai regulasi kebijakan dan rekam jejak hasil kerja birokrasi secara utuh dan informatif, sehingga publik memperoleh gambaran yang jernih mengenai keseriusan pemerintah dalam membangun daerah.
Bupati menegaskan bahwa menjalin komunikasi yang efektif dengan rakyat adalah roh utama dari penyelenggaraan pemerintahan modern saat ini. “Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik ini tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” tutupnya. (Adv)
Penulis : Jifran
