Kabarnews.co, TENGGGARONG – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2024–2029 dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Dermawan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk penanganan persoalan air bersih di Kecamatan Muara Jawa.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Muara Jawa, di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Dalam forum tersebut, Rahmat menegaskan bahwa kebutuhan air bersih menjadi salah satu persoalan mendasar yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, selama bertahun-tahun sebagian warga di Muara Jawa masih menghadapi keterbatasan dalam distribusi maupun kualitas air bersih. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat serta aktivitas ekonomi sehari-hari.
Rahmat menilai alokasi anggaran tersebut merupakan langkah penting yang harus dikawal bersama agar program yang direncanakan benar-benar tepat sasaran. Ia berharap pembangunan maupun perbaikan sistem penyediaan air bersih dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Air bersih bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut kualitas hidup masyarakat. Maka ini menjadi prioritas yang harus kita pastikan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain fokus pada program air bersih, Rahmat juga menegaskan bahwa perbaikan jalan lingkungan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk menunjang mobilitas warga, mempermudah akses pendidikan, serta memperlancar distribusi barang dan aktivitas ekonomi lokal.
Ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini tidak dalam situasi yang mudah. Penurunan pendapatan daerah membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian serta efisiensi anggaran di berbagai sektor pembangunan.
Meski demikian, Rahmat menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kita memang sedang menghadapi defisit dan efisiensi, tetapi kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Pemerintah tidak boleh berhenti melayani,” katanya.
Dalam situasi tersebut, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Sinergi lintas tingkatan pemerintahan dinilai menjadi kunci agar berbagai program prioritas tetap dapat berjalan meskipun ruang fiskal daerah terbatas.
Rahmat berharap dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang baik, serta dukungan masyarakat, program penyediaan air bersih dan pembangunan infrastruktur di Muara Jawa dapat terealisasi secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan warga.
