Kabarnews.co, TENGGARONG – Isu penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk tahun 2027 terus bergulir dan memicu beragam spekulasi di ruang publik. Namun, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memilih untuk tidak banyak memberikan tanggapan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Untuk Bankeu, kami tidak ingin terlalu jauh berkomentar karena itu ranah provinsi,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, setiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan perencanaan strategis masing-masing, termasuk dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan realisasi bantuan keuangan.
Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyikapi isu yang belum memiliki kepastian. Di sisi lain, Bankeu selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi daerah, sehingga wacana penghapusan tetap menjadi perhatian publik.
Meski demikian, Pemkab Kukar memilih menempatkan diri pada posisi normatif dan menghormati keputusan pemerintah provinsi.
“Kalau usulan kami didukung, tentu kami bersyukur. Tapi kalau tidak, pasti ada pertimbangan dari provinsi,” tambahnya.
Aulia menegaskan, fokus pemerintah daerah saat ini adalah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan optimal dan akuntabel, tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari provinsi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga batas kewenangan antar lembaga agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan tertib.
Menurutnya, kebijakan pemerintah provinsi merupakan ranah pengawasan DPRD Provinsi Kaltim, sementara kebijakan pemerintah kabupaten berada dalam pengawasan DPRD Kukar.
“Kalau semua saling mencampuri, justru terlihat tidak tertib dan masyarakat bisa bingung,” tegasnya.
Meski irit berkomentar, Pemkab Kukar memastikan tetap memperkuat pengawasan penggunaan anggaran daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pembangunan di tengah ketidakpastian terkait dukungan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
